Selasa, 12 November 2019 | 22:30:10 WIB

Yohana Yembise Titip Dua RUU pada Menteri PPPA Baru

Kamis, 24 Oktober 2019 | 17:43 WIB
Yohana Yembise Titip Dua RUU pada Menteri PPPA Baru

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2014-2019 Yohana Yembise saat berbaur dengan masyarakat. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2014-2019 Yohana Yembise berharap menteri PPPA yang baru dilantik, Gusti Ayu Bintang Darmavati, mendorong pembahasan dua undang-undang. Yakni, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Kesetaraan gender.
 
Yohana menuturkan angka kekerasan perempuan dan anak masih tinggi khususnya di Indonesia bagian Timur. Kekerasan yang dialami perempuan sangat terkait dengan kesenjangan ekonomi.
 
"Kalau perempuan berdaya mereka akan lepas dari jenis kekerasan," kata Yohana usai serah terima jabatan, di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

Dia menyebut perempuan kerap kali tidak punya posisi tawar ketika tidak mencari uang. Yohana mendorong Gusti Ayu meloloskan pengesahan kedua RUU itu.
 
"Kesetaraan gender saya harap tidak hanya berdasarkan Instruksi Presiden saja namun diharapkan akan ada undang-undangnya," ucap dia.
 
Yohana menjelaskan penghapusan kekerasan pada perempuan juga upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Indonesia menargetkan tidak ada kekerasan perempuan dan anak serta wilayah ramah anak dan perempuan pada 2030.
 
Dia juga meminta Gusti Ayu didampingi dan dibantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya memajukan kesejahteraan perempuan dan anak.
 
"Saya ingatkan pada kementerian ini mulai sesmen dan staf yang ada. Briefing berikan pemahaman banyak dan pendekatan dengan ibu. Tidak ada beda kita dari Sabang sampai Merauke. Yang Papua pergi, Bali masuk. Tolong dampingi ibu kita bilamana beliau memerlukan sesuatu dan arahan, sharing informasi bersama untuk kepentingan kementerian PPPA," kata dia.
 
Kementerian PPPA selama masa jabatan Yohana menyelesaikan sejumlah revisi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Salah satunya kebiri kimia.
 
Serta, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diantaranya mengatur batasan usia minimal anak perempuan menikah. Batasan usia dinaikan dari 16 tahun menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan anak.

MEDCOM

Berita Terkait