Jumat, 06 Desember 2019 | 16:10:07 WIB

Hartono Tanuwidjaja : Pemerintah Diharapkan Bisa Jinakkan Radikalisme

Senin, 11 November 2019 | 22:44 WIB
Hartono Tanuwidjaja : Pemerintah Diharapkan Bisa Jinakkan Radikalisme

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL.(FOTO : SUARAKARYA/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Pemerintah diminta agar menciptakan kesejukkan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat dengan mengendalikan bahkan meredam aksi-aksi radikalisme yang dirasakan masyarakat sangat menakutkan. Termasuk memutus tudingan-tudingan yang mengaitkan radikalisme dengan agama yang sesungguhnya semuanya baik dan lebih mengedepankan ketenangan dan kedamaian

“Aksi-aksi radikalisme kalau tidak segera diredam akan mengganggu iklim berusaha dan menakutkan bagi investor-investor. Jadi harus diredam agar ekonomi bangsa ini bangkit dan semakin bergairah,” kata Advokat senior yang juga pemerhati sosial Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL, di Jakarta, Senin (11/11). 

Hartono berharap, pemerintah dapat memutus mata rantai merajalelanya tudingan kafir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan juga mengharapkan, pemerintah bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat meluruskan tafsir jihad sehingga tidak cenderung negatif melainkan dominan positif demi penghidupan masyarakat. 

“Seharusnya kita-kita ini menafsirkan jihad itu melawan kemiskinan. Maka kita semua bangkit dan berjihad memerangi kesulitan hidup serta berjihad untuk perbaikan harkat dan ekonomi keluarga dan bangsa ini,” jelas Hartono Tanuwidjaja yang dikenal sebagai penggemar tinju, kolektor lukisan yang juga hobi mengoleksi batu-batu permata 

Demikian pula tudingan kafir, diharapkan pemerintah tidak terus menerus membiarkannya berseliweran. Setiap orang berhak fanatik dengan agama masing-masing, namun jangan sampai terlalu dan terlalu. “Makan dan minum saja kalau terlalu dan terlalu berlebih, bukannya kenyang dan menyehatkan tubuh lagi, tetapi justru mendatangkan penyakit,” kata Hartono. 

Jika berbagai hal yang menyulitkan langkah-langkah perbaikan itu dibenahi, Hartono optimis bangsa ini akan semakin maju. Tidak hanya soal hubungan antarsesama tetapi juga dalam hal penegakan hukumnya yang dilakukan tanpa melihat apakah dia dari kalangan mana. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan yang kerap disebut radikalisme.  "Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," ujar Jokowi. 

Jokowi lantas melempar wacana untuk mengubah istilah gerakan radikalisme. Dia menyebut frasa 'Manipulator Agama' mungkin bisa menjadi pengganti dari 'Gerakan Radikalisme'. 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga berharap definisi radikalisme berdasarkan versi pemerintah. "Salah kalau ada yang mengatakan orang Islam itu didiskriminasi dengan tuduhan radikal. Tidak pernah pemerintah mengatakan orang Islam radikal," kata Mahfud. 

Ia mengakui, ada fakta kelompok-kelompok kecil radikal. Namun Mahfud meminta agar masyarakat tidak mendramatisasi bahwa gerakan deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah seakan-akan dianggap memerangi kelompok tertentu. (ARMAN R)

Berita Terkait