Jumat, 25 Mei 2018 | 14:18:16 WIB

KPK dan Kejaksaan Dituding Tidak Hormati Ketua Mahkamah Agung

Kamis, 7 April 2016 | 22:21 WIB
KPK dan Kejaksaan Dituding Tidak Hormati Ketua Mahkamah Agung

La Nyalla Mattalitti. (FOTO: IST/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Aliansi Organisasi Madani (AOM) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sama sekali tidak menghormati ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Hatta Ali.

"Ulah tak terpuji ini tampak saat kedua lembaga tersebut nekat melakukan pengusutan tentang keterlibatan La Nyalla Mattalitti dalam kasus korupsi rumah sakit Universitas Airlangga dan kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim)," kata Ketua Aliansi Organisasi Madani (AOM) Bambang.

Menurut Bambang, padahal mereka sudah tahu bahwa La Nyalla adalah keponakan Prof Hatta Ali, akan tetapi mereka terus nekat mengusut kasus itu.

"Padahal dalam kasus rumah sakit Universitas Airlangga sudah ada orang yang jadi tersangka dan dalam kasus dana hibah Kadin sudah ada orang yang dihukum. Buat apa mencari pelaku lain? Kan dengan sudah ada orang yang dijadikan tersangka dan sudah ada yang dihukum, harusnya kasus segera ditutup," ujarnya

KPK dan Kejagung sudah nekat, maka dengan pra-peradilan atau upaya hukum lain, mereka pasti akan dikalahkan oleh hakim, yang merupakan bagian dari lembaga kehakiman yang berada dibawah MA sebagai kekuasaan tertinggi di Indonesia yang keputusannya harus dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR.

"Dengan mengusut la Nyalla Mattalitti, sama saja bahwa KPK dan Kejagung itu tidak menjaga kehormatan lembaga MA. Padahal KPK dan Kejaksaan, itu posisinya berada dibawah pemerintah dan DPR. Ini kan kurang ajar. Karena pemerintah dan DPR saja harus melaksanakan apapun yang diputuskan oleh kekuasaan kehakiman yang berada dibawah komando MA," cetus Bambang.

Menurut AOM, selain merupakan keponakan Prof Hatta Ali, La Nyalla Mattalitti adalah presiden PSSI yang merupakan perwakilan organisasi internasional yakni FIFA. Artinya yang boleh memeriksa presiden PSSI hanyalah FIFA. Jika negara RI berani ikut campur urusan dalam urusan yang terkait dengan presiden PSSI, maka sama saja artinya bahwa RI membangkang pada FIFA dan bisa berakibat akan mendapat sanksi dari FIFA dan diasingkan dari pergaulan dunia dalam bidang olahraga.

Seharusnya KPK dan Kejagung meniru kebijakan dari lembaga kepolisian (Polri). Hal ini bisa dilihat dalam kasus di Sulawesi Selatan, dimana La Nyalla Mattalitti oleh polisi sempat dijadikan tersangka dalam kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik.

Bambang menjelaskan akan tetapi karena POLRI tahu bahwa La Nyalla adalah kerabat dari ketua MA dan merupakan presiden PSSI, maka kasusnya langsung dimasukkan peti es dan tidak dilanjutkan lagi pengusutannya. Sehingga tidak menimbulkan heboh dan kegaduhan.

"Sebab jika pemerintah dan DPR tidak menghormati ketua MA, bagaimana jika segala keputusan pemerintah dan DPR dihadang oleh keputusan peradilan yang ada dalam komando MA, tentu akan menimbulkan kerusakan bagi bangsa dan negara. Sebab apapun keputusan lembaga peradilan yang berada dibawah komando MA itu harus dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu hormatilah ketua MA," pungkasnya. (Indra Prihantaka)

Berita Terkait