Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:25:30 WIB

Wapres Harap Jangan ada Muktambar PPP VIII-D

Minggu, 10 April 2016 | 15:44 WIB
Wapres Harap Jangan ada Muktambar PPP VIII-D

Jumpa pers terkait Muktamar Islah PPP 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016). PPP menggelar Muktamar VIII yang disepakati sebagai bentuk islah pada 8-11 April 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. (ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap konflik internal dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat segera berakhir melalui musyawarah yang baik.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat menghadiri penutupan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (10/4).

Bahkan Wapres Kalla berkelakar Muktamar tersebut merupakan Muktamar ke-VIII-C karena sebelumnya telah digelar acara serupa dari dua kubu yang berseberangan.

"Mudah-mudahan tidak ada versi Muktamar VIII-D, ini ke-VIII terakhir karena capek juga. Pemerintah juga capek. Mudah-mudahan selesai dengan baik dengan kearifan dan musyawarah yang baik, walaupun masih ada sedikit pekerjaan rumah," kata Wapres.

Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah masih adanya kata tidak sepakat dari kubu Djan Faridz yang ditandai dengan absensinya Djan pada Muktamar di Asrama Haji tersebut.

"Saya juga mengharapkan teman-teman yang belum menyatukan sikap dapat segera menyatukan sikapnya. Janganlah menghabiskan energi kita untuk berdebat, saling membuat alasan atau menghabiskan kemampuan dana untuk muktamar-muktamar yang tidak ada habisnya," jelasnya.

Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Jakarta tersebut diinisiasi oleh kepegurusan PPP hasil Muktamar Bandung pada 2011 yang dipimpin oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy.

PPP menggelar Muktamar sejak Jumat (8/4) sebagai upaya islah dari dua kubu yang sedang bersengketa yaitu Djan Faridz dan Romahurmuziy atau Romi.

Pelaksanaan muktamar tersebut secara resmi telah ditandatangani oleh kedua pihak yang menjadi asal mula sengketa, yaitu Surya Dharma Ali dan Romi.

Pada muktamar tersebut, mantan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanpa melalui pemungutan suara atau secara aklamasi, Sabtu (9/4).

Dalam pemilihan Ketua Umum, sebanyak 1.062 anggota PPP menyatakan setuju Romi memimpin partai berlambang Kakbah itu.

Proses dimulai usai agenda penentuan mekanisme pemilihan ketua umum dan berlangsung sejak siang hingga sore hari.

Romahurmuziy terpilih dari sejumlah nama yang muncul sebagai calon ketua umum, seperti Epyardi Asda, Fernita Darwis, dan Wardhatul Asriyah. Ketiga nama tersebut sebelumnya merupakan wakil ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Djan Faridz. (ANT)

Berita Terkait