Rabu, 18 Juli 2018 | 19:32:47 WIB

Pimpinan DPR akan Bahas Surat Pemberhentian Fahri Hamzah

Senin, 11 April 2016 | 14:09 WIB
Pimpinan DPR akan Bahas Surat Pemberhentian Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. DPP PKS telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dia sebagai anggota PKS. (FOTO: ANT/LINDO)

karta (ANTARA News) - Pimpinan DPR akan membahas surat pemberhentian Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, dari keanggotaan DPR pada rapat pimpinan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4).

"Surat pemberhentian saudara Fahri Hamzah dari PKS sudah diterima Sekjen DPR dan akan dibahas pada rapat pimpinan, Selasa besok," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pimpinan DPR akan menyikapi surat dari PKS soal pemberhentian Hamzah sesuai aturan yang ada, apakah bisa langsung diproses atau menunggu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah PKS menerbitkan surat pemberhentian, kata dia, Hamzah juga melakukan langkah hukum yakni melakukan gugatan terhadap elite politik di PKS.

"Dalam kondisi ini, apakah pimpinan DPR dapat langsung memproses atau menggunggu putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, ini akan kami bahas Selasa besok," katanya.

Menurut dia, pada rapat pimpinan tersebut, pimpinan DPR akan membahas bagaimana sikapnya dalam menyikapi surat dari PKS soal Hamzah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, setelah rapat pimpinan, surat dari PKS maupun surat-surat lainnya yang diterima pimpinan DPR akan dibacakan pada rapat paripurna, pada Selasa.

Sebelumnya, DPP Partai Keadilan Sejahtera menerbitkan surat keputusan yang isinya memberhentikan kadernya, Fahri Hamzah, dari semua tingkatan keanggotaan di PKS.

Secara terpisah, Hamzah mengatakan, menerima surat pemberhentian dari PKS tersebut pada Minggu malam (4/4).

Fahri Hamzah dipecat dari keanggotaan DPR RI oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS karena melanggar disiplin partai.

Kasus itu mengundang pertanyaan apakah politisi itu terpental dari kompleks parlemen di Senayan?

Pemecatan atas anggota DPR RI dengan alasan politis bukan pertama kali terjadi. Tiga tahun lalu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memecat dua anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Lily Wahid dan Effendy Choirie, pada 5 Maret 2011, karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai.

Lily, adik Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, dan Gus Choi, panggilan akrab Effendy Choirie, mendukung pengajuan hak angket mafia pajak dan hak angket kasus Bank Century sedangkan PKB dan sejumlah partai pendukung pemerintah menolak pengajuan itu.

Ketua DPR RI Marzuki Alie dari Fraksi Partai Demokrat menyetujui pemecatan itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pendiri Partai Demokrat saat itu pada 14 Maret 2011 mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Lily dan Gus Choi. Posisi mereka sebagai anggota DPR RI digantikan oleh politisi PKB lainnya, Jazilul Fawaid dan Andi Muawiyah, pada 20 Maret 2011.

Upaya Lily dan Gus Choi menggugat pemecatan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kandas. Kartim, ketua majelis hakim, pada 31 Mei 2011 memutuskan menolak gugatan Lily dan Gus Choi karena prematur dan merupakan masalah internal partai melalui Majelis Tahkim PKB.

Sementara dalam Undang-Undang Partai Politik antara lain juga berisi tentang pemberhentian seseorang dari keanggotaan partai politik.

Dalam UU Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri secara tertulis; (c) menjadi anggota partai politik lain; atau (d) melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fahri Hamzah, melalui kuasa hukumnya, Mujahid A Latief, melayangkan surat gugatan terkait pemecatannya dengan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 April 2016.

Fahri merasa selama ini bukan orang bermasalah. Ia mempertanyakan perihal pemecatannya, mengingat pada Oktober lalu PKS masih menyebutnya sebagai kader terbaik.

Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainudin Paru mengatakan partainya siap melawan gugatan yang diajukan Fahri Hamzah. DPP PKS sudah punya jawaban tentang apapun konteks gugatannya.

Sementara itu Ketua DPR RI Ade Komarudin dari Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra menunggu proses dan ketetapan hukum atas keputusan kasus pemecatan itu.

Selain itu juga masih perlu diikuti lebih lanjut apakah Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian atas Fahri Hamzah itu.

Selama belum ada keputusan pengadilan dan pengesahan dari Kepala Negara atas kasus pemecatan itu maka Fahri masih menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Senayan.

Akankah Fahri Hamzah "mengikuti jejak" Lily dan Gus Choi yang terpental dari Senayan meskipun sempat melawan pemecatan? Atau justru mampu membalikkan keadaan? (ANT)

Berita Terkait