Jumat, 25 Mei 2018 | 14:18:09 WIB

TNI AL Gelar Diskusi Sistem Penegakan Hukum Di Laut

Kamis, 2 Juni 2016 | 16:35 WIB
TNI AL Gelar Diskusi Sistem Penegakan Hukum Di Laut

TNI AL menggelar kegiatan Round Table Discussion (RTD) Sistem Penegakan Hukum, di Mabesal. (FOTO : DISPENAL/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar kegiatan Round Table Discussion (RTD) Sistem Penegakan Hukum, di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (2/6).

Kegiatan tersebut diselenggarakan bertujuan guna mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan, khususnya dari aspek regulasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut, yang dibuka oleh Kepala Diskumal Laksma TNI Supradono mewakili Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E.
 
Kepala Diskumal Laksma TNI Supradono mengatakan, Indonesia memiliki posisi strategis dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat menimbulkan kerawanan bagi kepentingan Indonesia.   “Untuk melindungi kepentingan di laut, diperlukan penyelenggaraan penegakan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum nasional dan hukum internasional,” terang Laksma TNI Supradono.

Dengan adanya kegiatan Round Table Discussion ini lanjutnya, diharapkan dapat saling memberikan informasi dalam merumuskan aturan yang tepat mengenai hukum acara di laut, sehingga dapat dijadikan pedoman dan sekaligus sebagai payung hukum untuk melakukan penegakan hukum di laut.
 
Kegiatan Round Table Discussion ini di gelar oleh Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal), dengan fokus pembahasan pada permasalahan hukum acara pidana dalam penyelesaian tindak pidana di laut.

Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari ini diikuti kurang lebih 50 peserta undangan, baik dari jajaran TNI AL, Mabes TNI, Kemenpolhukam, Kemenhan, serta Kementerian dan lembaga terkait yang mempunyai kewenangan di laut.
              
Dalam kesempatan ini, selain mendatangkan pembicara dari TNI AL, juga menghadirkan narasumber dari berbagai institusi terkait, seperti Sahnan Tanjung, SH Widyaiswara dari Kejaksaan Agung, serta M. Waliyadin, S.H., M.Si dari Kementrian Hukum dan HAM.
              

Berita Terkait