Selasa, 23 Januari 2018 | 04:50:28 WIB

Kumdam Pattimura Menyelenggarakan Penataran Hukum Fungsi Komando

Rabu, 28 September 2016 | 10:23 WIB
Kumdam Pattimura Menyelenggarakan Penataran Hukum Fungsi Komando

(FOTO: PENDAM PATTIMURA/LINDO)

AMBON, LINDO - Aspers Kasdam XVI/Pattimura, Kolonel Inf Arief Gajah Mada membuka Penataran Hukum Fungsi Komando Kodam XVI/Pattimura, yang diikuti oleh Dandim/Danyon setingkat, Pejabat Personel dan Intel/Pam jajaran Kodam XVI/Pattimura bertempat di Aula Sudirman Makodam.

Pangdam XVI/Pattimura dalam amanatnya yang dibacakan Aspers mengatakan Kegiatan penataran hukum sebagai fungsi komando bagi para komandan/pimpinan dan pejabat  personel serta pejabat Intel Pam di jajaran Kodam XVI/Pattimura yang kita selenggarakan kali ini, merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan hukum bagi prajurit.

Kita ketahui bersama bahwa hukum sebagai fungsi komando merupakan tugas dan tanggung jawab setiap Komandan/Pimpinan untuk melakukan pembinaan dan penegakkan hukum di satuannya agar satuan siap operasional.

Untuk itu dalam rangka pembinaan dan penegakkan hukum di satuan, Komandan/Pimpinan satuan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan melakukan penyidikan terhadap setiap prajurit yang melakukan pelanggaran di bawah wewenang komandonya. Mengingat masih banyaknya permasalahan dan pelanggaran hukum serta lambatnya proses penyelesaian perkara di satuan diperlukan peran dan kemampuan seorang Komandan/ Pimpinan satuan untuk mengimple-mentasikan hukum di satuan.

Penataran ini penting karena selain untuk memelihara juga dapat meningkatkan pemahaman para Komandan/Pimpinan, baik kapasitasnya sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum atau Ankum maupun Selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) serta staf yang menjabat sebagai pejabat personel dan Intel Pam di jajaran Kodam XVI/Pattimura, dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang terjadi di satuannya dengan berpedoman pada hukum yang berlaku.

Untuk itu sebagai pengemban tugas komponen utama pertahanan negara, kita terikat sumpah, yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bahwa di atas kehendak individu, kita wajib tunduk pada atasan, pemegang komando dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain kompleksitas latar belakang terjadinya suatu pelanggaran hukum, maka dalam masyarakat militer yang paling bertanggung jawab dalam hal pembinaan prajurit dan satuan adalah para pemegang komando dan pengendalian, yaitu para Komandan/Pimpinan satuan yang bersangkutan.

Dalam hal penyelesaian perkara pidana, maka sistem pemidanaan (Criminal Justice System) di lingkungan militer berkaitan erat dengan sistem hukum administrasi di satuan satuan yang menjadi kewenangan para ankum dan papera. Disamping itu, sistem pemidanaan ini memiliki korelasi dengan peran dan fungsi penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat militer, persidangan oleh Peradilan Militer dan peran serta fungsi pejabat yang berwewenang lainnya. Upaya-upaya percepatan penyelesaian perkara secara terkoordinir senantiasa terus dilakukan kita lakukan dan khusus terhadap peran dan fungsi Ankum serta Papera ditempuh melalui penataran Hukum sebagai Fungsi Komando.

Kegiatan Penataran Hukum Fungsi Komando ini deselenggarakan oleh Kumdam XVI/Pattimura dan dihadiri oleh Tim Ditkumad, Kolonel Chk Aloysius sebagai ketua tim, Pa Staf Ahli Pangdam, LO AU, LO AL, Kaajendam, Aslog, Kasetum dan para Pamen Kodam XVI/Pattimura. (PENDAM XVI PATTIMURA)

Berita Terkait