Sabtu, 23 Juni 2018 | 17:21:15 WIB

Masyarakat di Maluku Utara Meminta agar KPK Hadir di Seluruh Provinsi

Kamis, 29 September 2016 | 21:22 WIB
Masyarakat di Maluku Utara Meminta agar KPK Hadir di Seluruh Provinsi

Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FOTO: RML/LINDO)

HALTENG, LINDO - Sawal Salasa warga Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hadir di Provinsi Maluku Utara. Pasalnya, sejumlah perkara korupsi di provinsi Maluku Utara tidak diusut secara tuntas oleh lembaga terkait yakni Kejati dan BPKP Malut.

Sawal mengaku banyak kasus pidana korupsi terjadi di setiap kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku Utara. Hanya saja, kata dia hingga kini kasus-kasus pidana korupsi sepertinya berjalan ditempat.

"Seperti kasus pidana korupsi KM Halteng Faisayang yang telah merugikan keuangan daerah miliyaran rupiah," jelasnya.

Menurutnya, bukankah kasus-kasus pidana korupsi harus ditindak oleh penegak hukum, namun, yang terjadi di kabupaten Halteng meskipun temuan BPK pada anggaran belanja disetiap daerah di malut.

"Semua pejabat tetap santai sekaligus cuek akan hasil temuan BPK yang merugikan keuangan daerah itu," paparnya.

Sawal juga menuding para pelaku pidana korupsi sudah bermain mata dengan pihak BPK. Olehnya karena itu, dia meminta agar Pemerintah Pusat menghadirkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di setiap Provinsi.

"Jangan-jangan pihak pelaku pidana korupsi sudah bermain mata dengan oknum BPK. Kami meminta agar Pemerintah Pusat menghadirkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di setiap provinsi," paparnya. (LAMAGI LA ODE)

Berita Terkait