Selasa, 22 Mei 2018 | 11:28:54 WIB

Migran Care Dukung Upaya BNP2TKI Wujudkan Zero Cost Penempatan TKI

Rabu, 11 November 2015 | 12:02 WIB
Migran Care Dukung Upaya BNP2TKI Wujudkan Zero Cost Penempatan TKI

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah (kiri) dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam suatu acara Dialog Nasional. (FOTO : HUMASBNP2TKI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Direktur Ekskutif Migran Care Anis Hidayah mendukung upaya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam menekan biaya penempatan atau cost structure yang selama ini membebani Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan, BNP2TKI juga harus melakukan upaya secara bertahap agar penempatan calon TKI sector informal benar-benar zero cost.

“Kami selalu mendukung upaya dan komitmen yang sudah dimulai BNP2TKI, yaitu secara bertahap ini, yang sudah dimulai oleh Mas Nusron (Kepala BNP2TKI).  Sangat mungkin pemerintah menerapkan zero cost, meskipun harus dilakukan secara bertahap,” kata Anis Hidayah, di Jakarta, Senin (9/11).

Menurutnya, selemah-lemahnya Undang-undang (UU) No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKILN) telah mengatur soal biaya dokumentasi seperti paspor dan lain-lain, Namun untuk yang biayanya besar selama ini adalah jasa calo dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) untuk training/latihan.

“Kalau biaya training itu ditake over pemerintah tentu biaya yang dikeluarkan calon TKI bisa ditekan, bahkan bisa zero cost karena melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola pemerintah,” terang Anis.

Atau lanjutnya, kalaupun training itu sepenuhnya ditangani oleh PPTKIS, maka seharusnya ada patokan angka maksimal sehingga tidak ada yang menjadikan hal ini sebagai komoditas bisnis yang menjerat TKI.

“Jadi sekalian saja BNP2TKI perang terhadap praktik-praktik yang selama ini menindas TKI. Kita dukung penuh upaya BNP2TKI untuk menciptakan zero cost itu perlu tahapan, tidak masalah.  Yang terpenting ada tahapan bahwa negara hadir, proses yang selama ini menindas TKI dengan proses dan biaya mahal, itu yang harus di-takeover,” tegas Anis.

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, salah satu tahapan untuk bisa mewujudkan zero cost  penempatan TKI adalah dengan sistem keuangan terpadu.

Tahapannya, mereka (calon TKI) yang tadinya berangkat ke luar negeri dengan pinjaman rentenir yang bunganya mencekik, kini disediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya lebih ringan.

Para  calon TKI juga diwajibkan membuka rekening tabungan sebelum pemberangkatan, sehingga gajinya nanti langsung masuk ke rekening dengan harapan bisa menekan budaya konsumtif dan membiasakan untuk menjadikan gaji ke hal-hal yang produktif.

“Setelah pulang ke Indonesia lagi, BNP2TKI melakukan pelatihan pemberdayaan TKI purna agar bisa berwirausaha,” terang Nusron Wahid..

Terkait dengan KUR TKI sendiri, Nusron menjelaskan, BNP2TKI telah menghentikan praktik Koperasi Simpan Pinjam, BPR, dan Bank Umum yang selama ini melayani pembiayaan terhadap dengan beban bunga yang sangat tinggi, yakni 33 persen flat atau setara dengan 64 persen efektif.

Sebagai gantinya, pemerintah telah menyiapkan KUR khusus TKI yang penyalurannya melalui lima bank yang telah bersedia yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BII Maybank, dan Sinarmas.

"Mulai 1 November, sudah tidak ada lagi yang namanya koperasi dan BPR yang ngurusi duit TKI.  Sebagai gantinya kita menyediakan fasilitas KUR bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan ya tidak perlu pinjam," ujar mantan anggota DPR RI ini.

KUR TKI yang dilaksanakan oleh lima bank tersebut tambahnya, bunganya hanya 12 persen efektif. dan mudahnya lagi, kreditnya tanpa jaminan.

"KUR tersebut dalam bentuk rupiah, dan kalau ingin dikonversi ke uang asing menggunakan kurs pasar pada hari itu, bukan kurs yang ditetapkan," jelasnya.

Menurut Nusron, dengan skema ini bila dibandingkan dengan skema lama maka lebih efisien sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta per orang.

"Bayangkan hanya dengan kredit Rp 17 juta, bisa lebih efisien Rp 5-6 juta.  Betapa mahal dan mencekiknya selama ini lembaga-lembaga ini terhadap TKI," tegas Nusron.

Nusron menambahkan, berdasarkan laporan bank-bank pelaksana, sejak disediakannya KUR khusus TKI ini, setidaknya sudah ada sekitar 60-an PPTKIS yang membuat Perjanjian Kerja Sama. "So far persiapan sudah ready to service," tandas Nusron.

Berita Terkait