Rabu, 22 November 2017 | 10:24:30 WIB

Tim WFQR IV Lanal Dabo Singkep Amankan Kapal Pengangkut Kayu

Minggu, 20 November 2016 | 02:39 WIB
Tim WFQR IV Lanal Dabo Singkep Amankan Kapal Pengangkut Kayu

Tim WFQR IV Lanal Dabo Singkep mengamankan kapal pengangkut kayu. (FOTO : DISPENLANTAMALIV/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) IV Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dabo Singkep menggunakan Patkamla Cempa, pada pukul 14.15 WIB berhasil menangkap kapal pengangkut kayu saat sedang melaksanakan patroli rutin, di Perairan Selat Cempa, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (18/11).

Peristiwa penangkapan berawal saat Patkamla (Patroli Keamanan Laut) Cempa mendeteksi adanya sebuah kapal yang berlayar dengan haluan menuju Selat Pintu, yang kemudian didekati kapal tersebut dan diketahui secara visual, kapal tersebut kayu pada posisi 00 13.856N – 104 18.890 E.

Saat diadakan penghentian dan pemeriksaan oleh Tim WFQR Lanal Dabo Singkep yang menggunakan Patkamla Cempa, kapal tanpa nama dengan Nahkoda Awang dan ditemukan muatan kayu olahan sekitar 10 Ton (tanpa dokumen) dengan pemilik yang berinisial “I” dan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak dua  orang, sedangkan pemilik kapal berinisial “M” dengan tujuan Kampung Baru Batam.

Komandan Lanal (Danlanal) Dabo Singkep Letkol Laut (P) Agus Sriyanto mengatakan, modus diduga kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Batam, dan dikumpulkan dengan jumlah tertentu, kemudian dibawa ke tujuan akhir negara Singapura.

“Atas tindakan tersebut, nahkoda diduga telah melanggar pasal 16 Undang-undang (UU) No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yaitu “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Danlanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Agus Sriyanto.

Ancaman jika larangan ini dilanggar lanjutnya, maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000. dan paling banyak Rp 2.500.000.000.

Selain itu, kapal tanpa nama tersebut GT 10 dengan ABK 2 orang, berlayar dari Cempa dengan tujuan Kampung Baru Batam dengan tidak membawa atau melengkapi dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang diduga melanggar pasal 323 UU pelayaran No 17 tahun 2008 “ dan Nakhoda yang berlayar diduga tanpa memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Sementara itu Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang Laksma TNI S. Irawan mengatakan, akhir-akhir ini beberapa kali Tim WFQR IV menangkap kapal pengangkut kayu.   

“Mereka membawa kayu berasal dari Kabupaten Lingga, hal ini sudah lama kita mencium adanya kegiatan illegal loging ini, kemudian mereka bergerak dari selatan menuju ke utara dengan menggunakan kapal-kapal yang relatif kecil dan bila melihat patroli petugas, mereka bersembunyi dibalik pulau-pulau ataupun masuk ke anak-anak di sungai bersembunyi sambil melihat situasi, sekiranya aman mereka kembali melanjutkan perjalanan, mereka juga terkadang memanfaatkan cuaca buruk untuk meloloskan muatan mereka dan menghindari pemeriksaan petugas,” ungkap Laksma TNI S. Irawan.

Selain itu tambahya, untuk mengelabuhi petugas, mereka berlayar pada siang hari karena mereka juga sudah mengetahui bila mereka berlayar pada malam hari, pasti banyak patroli dari petugas-petugas yang mempunyai kewenangan di laut.

“Untuk itu saat ini Tim Western Fleet Quick Response (WFQR IV) Lantamal IV Tanjungpinang telah merubah pola operasi dengan memanfaatkan penginderaan menggunakan Drone untuk mengidentifikasi, baik siang ataupun malam dan hal ini terbukti sangat efektif ( biaya lebih murah) dari beberapa kegiatan kapal ilegal, berhasil kita bekuk hasil deteksi dari peralatan Drone yang kita miliki,” jelasnya.

Menurutnya, WFQR Lantamal IV Tanjungpinang akan terus melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kepri dari segala bentuk pelanggaran sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) dan tidak akan memberikan celah terhadap pelanggar-pelanggar di laut.

EDITOR : ARMAN R

Berita Terkait

Baca Juga