Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:35:41 WIB

Warga Pulau Gebe Desak Pemprov Malut Selesaikan Persoalan di PT FBLN

Kamis, 22 Desember 2016 | 20:35 WIB
Warga Pulau Gebe Desak Pemprov Malut Selesaikan Persoalan di PT FBLN

Puluhan Massa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Maluku Utara, di Kelurahan Guraping, Kota Tikep, Provinsi Malut, Kamis (22/12). (FOTO: DHAVI/LINDO)

SOFIFI, LINDO - Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Pulau Gebe bersama Gamsos Sofifi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bumi Hijrah Sofifi, pada Kamis (22/12) pagi melakukan aksi unjukrasa dikantor Gubernur Maluku Utara.

Kedatangan para massa di kantor itu, untuk mendesak pemerintah provinsi menyelesaikan sejumlah persoalan antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan masyarakat Pulau Gebe. Selain itu mereka juga menuntut agar rekan mereka sebanyak 14 orang yang diamankan oleh anggota Brimob Polda Malut segera dilepaskan.

Dalam aksi itu mereka juga membawa sejumlah spanduk yang isinya bahwa Pemprov Malut telah gagal dalam janji-janjinya soal air bersih, listrik dan jalan. Bebaskan 14 warga Gebe atau Gebe yang angkat kaki dari malut. Gubernur Malut harus ke pulau Gebe, sudah cukup kata Insyaallah.

Dalam spanduk itu mereka juga menulis PT FBLN harus angkat kaki dari pulau Gebe kalau tidak cabut perkara 14 warga pulau Gebe yang ditahan.
Termasuk perusahaan yang ada di Pulau Gebe tidak ada sosialisasi tentang Amdal terhadap warga Gebe, investor asing rakus.

Salah satu koordinator aksi Aslan S Hi Gazali menegaskan kedatangan mereka ke kantor Gubernur sifatnya hanya menagih janji-janji yang dihambat oleh PT FBLN lewat kesepakatan pemerintah desa.

"Tuntutan warga ini bukannya direspon oleh PT FBLN tetapi justru dihadapkan dengan ancaman senjata Brimob yang sudah disiapkan untuk menjaga aset-aset PT FBLN," kata Aslan bersama warganya.

Dia menialai tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat Brimob terhadap 14 warga Pulau Gebe dikantor PT FBLN telah menyalahi prosedur hukum, karena tidak adanya surat perintah terlebih dahulu.

Selain itu, Aslan juga menilai sejak beroperasi tahun 2013 hingga kini PT FBLN tidak memberikan sosialisai tentang Amdal kepada masyarakat setempat. Sementara dari segi pemerintah provinsi Malut dan PT FBLN hanya mampu mengumbar janji-janji saja.

"Tertangkapnya 14 warga Pulau Gebe adalah bukti nyata bahwa hukum cenderung tajam kebawah dan tumpul keatas," teriak Aslan dalam orasinya.

Dalam kesempatan itu, mereka ingin Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba agar turun ke pulau Gebe untuk menyelesaikan tuntutan warga Pulau Gebe yaitu pelayanan air bersih dan memberikan pasokan listrik pada warga Pulau Gebe.

"Kami ingin bebaskan 14 warga Gebe yang ditahan di rutan Tidore. Segera cabut izin pertambangan milik PT FBLN. DPRD Malut khususnya komisi III jangan hanya tinggal diam. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi maka aliansi dan masyarakat pulau Gebe siap berjuang habis-habisan untuk bergabung dangan Kabupaten Raja Ampat dan mengusir PT FBLN," tandasnya.

Masa aksi mencoba ingin bertemu dengan Gubernur Malut, namun orang nomor satu di Maluku Utara itu tidak berada ditempat. Gubernur Abdul Gani Kasuba dikabarkan saat itu berada di kediamannya di Ternate.

Hingga pukul 12.00 Wit massa akhirnya membubarkan diri dan dikawal oleh aparat kepolisian dari Polsek Oba Utara. (DHAVI)

Berita Terkait