Rabu, 22 November 2017 | 20:14:39 WIB

Merasa Difitnah, Penasehat Hukum Minta Hakim Membeaskan Kliennya

Kamis, 19 Januari 2017 | 01:35 WIB
Merasa Difitnah, Penasehat Hukum Minta Hakim Membeaskan Kliennya

Suasana sidang kasus pembunuhan Suminih, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/1). (FOTO: AHMAD/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sidang lanjutan kasus pembunuhan Suminih alias Icha (34), wanita yang tewas mengenaskan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (8 Juni 2016) yang lalu saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Sidang di PN Jaktim pada Rabu (18/1) siang, hakim memberikan kesempatan pada kuasa hukum tardakwa, Listari Widiani SH dan Timbul SH membaca nota pembelaan atau pledoi atas kasus yang dialami oleh kliennya Ustat Jaelani.

Dihadapan hakim dan jaksa penuntut umum (JPU), kuasa hukum menyampaikan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan para Jaksa Penuntut Umum Aria SH dengan CS, bahwa para saksi tidak melihat secara langsung kronologi pembunuhan Suminih alias Icha (34) pada Rabu (8 Juni 2016) yang lalu.

"Intinya keterangan saksi yang dihadirkan JPU tidak ada yang melihat secara langsung atas kejadian pembunuhan korban bernama Suminih alias Icha pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2016 dilokasi TKP," kata Kuasa Hukum terdakwa Timbul SH.

Sedangkan surat dari laboratorium forensik dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa kuku jari kiri, dan kuku jari kanan serta jaket yang digunakan terdakwa telah negatif.

"Jadi terdakwa bukan pelakunya. Dan bagaimana JPU bisa menuntut terdakwa dengan pasal 340 KUHP," tandas penasehat hukum lagi.

Berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHP keterangan saksi secara spenggal sudah terbantahkan dari yang pertama. Mereka semua tidak ada yang melihat pembunuhan itu.

Keterangan terdakwa juga sudah menolak berita acara pemeriksaan (BAP), terdakwa juga tidak pernah membubuhakn tandatangannya di BAP. Soal BAP yang sudah ditandatangani tersebut bisa dipalsukan oleh orang lain.

"Keterangan yang ada di BAP sudah ditolak oleh terdakwa, termasuk soal tanda tangan terdakwa di BAP, terdakwa tidak merasa membubuhkan tanda tangan dan jikalau ada tanda tangan itu, bisa saja di palsukan oleh orang lain," ujar kuasa hukum terdakwa Listari Widiani SH.

Soal rekaman video yang diamabil di hotel Plaminggo di Indramayu, Jawa Barat pada saat itu karena terdakwa merasa mengikuti keinginan polisi, karena terdakwa saat itu mendapat tekanan dan ancaman dari aparat kepolisian.

Penasehat hukum dari terdakwa juga menyayangkan sikap aparat kepolisian yang melakukan cara-cara kekerasan dan intimidasi dan mengancam kliennya dengan akan membunuh seluruh keluarga terdakwa jika terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

"Padahal sesuai aturan Kepolisian penyidik tidak boleh melakukan intimidasi, kekerasan fisik atau kekerasan pisikologis," tandasanya.

Dalam pledoi itu, kuasa hukum Listari Widiani SH dan Timbul SH meminta pada majelis hakim agar klien mereka dibebeaskan dari tuduhan jaksa penuntut umum.

"Kami minta majelis hakim agar membeaskan klien kami karena terdakwa tidak melakukan hal itu seperti yang dituduhkan oleh JPU," tegasnya.

Dari analisia hukum, kata Timbul, JPU tidak konkrit menjebarkan secara yuridis tentang imajinatif dan spekulatif untuk menganalisa arti dari sebuah kata maupun sebuah kalimat yaitu "dari kita dan barang siapa".

"Kalau secara yuridis JPU tidak mampu menjebarkan arti sebuah kata, maka JPU sangat keliru. Karena secara hukum menganalisa sebuah perkara harus kongkrit. Kalau secara tertulis kliennya merasa di fitnah," paparnya. (AHMAD)

EDITOR : ALDY MADJIT

Berita Terkait

Baca Juga