Rabu, 19 September 2018 | 14:53:30 WIB

Kapolda Lampung Mutasi Dua Oknum Perwira yang Lakukan Mesum di Hotel

Jum'at, 3 Februari 2017 | 01:25 WIB
Kapolda Lampung Mutasi Dua Oknum Perwira yang Lakukan Mesum di Hotel

Kapolda Lampung, Irjen (Pol) Drs. Sudjarno, SH. (FOTO: IST/LINDO)

BANDAR LAMPUNG, LINDO - Kapolda Lampung, Irjen (Pol) Drs. Sudjarno, SH., Rabu (1/2), mengeluarkan keputusan mutasi terhadap sejumlah perwira menengah (pamen) dan pertama (pama) di jajarannya, termasuk dua oknum yang dijuluki masyarakat sebagai “perwira mesum” (pasum), AKBP FIF dan Ipda AN, karena diduga telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan saat tertangkap basah berduaan di kamar 612 POP! Hotel, Bandar Lampung, Senin (30/1) siang.

Dalam Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor KEP/73/II/2017 tertanggal 1 Februari 2017 itu, FIF – yang semula menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Lampung – dimutasikan tanpa jabatan (non-job) sebagai Perwira Menengah Pelayanan Markas (Pamen Yanma) Polda Lampung.

Sementara Ipda AN, yang semula Panit 2 Unit 3 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Lampung, dimutasikan sebagai Perwira Pertama Direktorat Samapta Bhayangkara (Pama Dit Sabhara) Polda Lampung.

Belum ada pernyataan resmi dari Kapolda Lampung apakah pemutasian kedua oknum “pasum” itu berkaitan dengan kasus yang sedang mereka hadapi. Namun, menurut sumber IGS Berita di jajaran kepolisian, keputusan itu sepertinya untuk memudahkan kedua oknum “pasum” tersebut menjalani proses pemeriksaannya.

“Posisi yang mereka duduki saat ini tidaklah sesibuk dan sestrategis jabatan sebelumnya. Jadi, saya kira, keputusan itu untuk mempermudah proses pemeriksaan yang sedang dijalankan terhadap mereka,” kata sumber IGS Berita tersebut, Kamis (2/2).

Sarat Tekanan

Di lain pihak, keluarga besar Iptu Dn, suami Ipda AN, mengakui saratnya tekanan kepada mereka untuk mencabut laporan dan melakukan langkah-langkah perdamaian. Namun, mereka tidak bersedia melakukan hal itu.

Hingga Rabu (1/2) malam, sejumlah pihak masih mencoba melakukan pendekatan terhadap Dn untuk berdamai, mencabut laporan, dan cukup menggunakan jalan lain dengan menceraikan AN.

Dn sendiri, selaku korban, disebutkan berada pada situasi “galau tingkat dewa”. Ia berada dalam kondisi yang serba menyakitkan, antara menegakkan kehormatan dan rasa malu tak kepalang.

Di mata praktisi hukum asal Universitas Padjadjaran Bandung, Deni Orbaeni, posisi perkara tersebut memang sangat tergantung pada pihak Dn sebagai pelapor.

“Sebuah perkara yang bersumber dari delik aduan tentunya sangat bergantung pada pelapor. Kalau (laporan) dicabut, ya selesai. Kalau tidak (dicabut), proses jalan terus,” kata Deni kepada IGS Berita, Rabu (1/2) malam.

Menurut Deni, bila perkara ini terus berproses, kemungkinan terberat bagi FIF dan AN adalah hukuman penjara dan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari instansi kepolisian sebagai tempat mereka bekerja.

“Kalau pengadilan menyatakan mereka terbukti bersalah, dan menjatuhkan vonis lebih dari 4 bulan penjara, tentunya mereka pun akan terkena sanksi tambahan berupa PTDH. Aturan standarnya kan, polisi yang tidak masuk kerja lebih dari 4 bulan, ya pecat alias PTDH. Apalagi kalau alasannya karena menjalani hukuman akibat melakukan perbuatan pidana,” kata Deni.

Contoh Bupati Katingan

Deni pun mencontohkan kasus nyaris serupa yang menimpa Bupati Katingan (Kalimantan Tengah), H. Ahmad Yantenglie, saat diduga kedapatan berselingkuh dan berzinah dengan Farida Yeni, karyawati Rumah Sakit Amsyar, yang juga istri dari seorang anggota polisi, Aipda Sulis Heri.

Kala itu, pihak pelapor mencabut laporannya. Alhasil, proses hukum terhadap Ahmad Yantenglie maupun Farida Yeni tak bisa dilanjutkan. Perkembangannya dilanjutkan di ranah politik, karena DPRD Katingan mulai mempersiapkan sidang paripurna untuk memakzulkan Ahmad Yantenglie.

Deni berharap, kasus asusila semacam itu tidak lagi terjadi. Ia pun berharap agar kasus delik aduan yang menimpa FIF dan AN di Lampung itu tidak menjadi seperti perkara Bupati Katingan tadi, di mana pelapor mengorbankan wibawa hukum dengan menarik laporannya, sementara perkaranya sendiri sudah diketahui masyarakat luas.

“Jangan lagi menyerahkan masalah hukum pada penyelesaian secara intervensif yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mudah-mudahan itu akan semakin menyadarkan masyarakat tentang bahayanya berselingkuh dan berzinah,” kata Deni. (IGS)

Berita Terkait