Rabu, 21 November 2018 | 19:26:23 WIB

Polda Metro Jaya Dan Kodam Jaya Siap Amankan Pilkada DKI Jakarta

Senin, 13 Februari 2017 | 16:18 WIB
  • Suasana Konferensi Pers Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan yang didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana dan pejabat unsur terkait lainnya. (FOTO : ARMAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sesuai prinsip demokrasi, adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemilihan yang bebas dan jujur, maka untuk mewujudkan demokrasi tersebut, warga DKI Jakarta dihimbau untuk datang ke Tempat Pemungutan  Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya, dengan bebas dan sesuai hak pilihnya masing-masing.

Hal demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dalam konferensi pers yang didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana, di Gedung Sudirman, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (13/2).

Konferensi pers ini juga dihadiri, antara lain Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksda Aan Kurnia, dan beberapa unsur TNI terkait lainnya serta Ketua Komisi Pemlihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Mimah Susanti.

“Untuk menjamin keamanan ketertiban masyarakat pada hari pencoblosan nanti, polisi dibantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk menjaga keamanan secara bersama, dan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur agar tidak melakukan kampanye di masa tenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta,” ujar Irjen M Iriawan.

Apabila lanjutnya, ada Paslon atau Tim Kampanye melaksanakan kampanye, maka dapat diproses secara hukum, dengan ancaman penjara paling singkat 15 hari 3 bulan.

Ia juga mengingatkan masyarakat, agar tidak melakukan penghalangan kepada seseorang ataupun masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.  Bila ditemukan, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

"Pada hari pencoblosan pada 15 Februari 2017, tidak ada yang melakukan ancaman atau pun kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya," tegasnya.

Masyarakat kata Kapolda, diminta agar tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau mengaku sebagai orang lain dalam melakukan pencoblosan.  "Mengaku sebagai seseorang itu ada ancaman pidananya 24 bulan, 72 bulan, sesuai pasal 178 UU Pemilukada," jelas Kapolda.

Polisi juga tambahnya, telah membentuk tim khusus untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap politik uang.  Pihaknya mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan aktifitas money politik.

"Informasi yang kami dapat beserta pihak unsur TNI, bakal akan adanya indikasi money politik, ini informasi.   Oleh sebab itu kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kami tim gabungan Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus Operasi Tangkap Tangan (OTT) money poltik,” katanya.

Lebih jauh Kapolda juga mengigatkan, agar jangan ada yang melakukan money politik atau politik uang. Bila ada yang melakukan, maka baik pemberi, penerima, atau yang menyuruh untuk melakukan dapat diproses secara hukum.

Sementara Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap mengawal Pilkada DKI 15 Februari mendatang dan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.  Pihaknya siap membantu polisi untuk pengamanan dan pelaksanaan Pilkada DKI.

"Kodam jaya siap membantu Polda Metro Jaya dalam penanganan Pilkada, dengan memberikan bantuan kekuatan pasukan berapa pun yang dibutuhkan oleh Polda Metro Jaya," ujar Pangdam Jaya.

ARMAN R