Sabtu, 23 Juni 2018 | 03:23:57 WIB

Menaker Ajak Serikat Pekerja Kuatkan Dialog Sosial dan Tingkatkan Kompetensi

Minggu, 23 April 2017 | 22:05 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dakhiri mengajak Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) terus menguatkan dialog sosial di perusahaan, utamanya dalam menghadapi tantangan pekerja dalam Hubungan Industrial (HI).

Menurutnya, perusahaan juga terus membuka dan mempromosikan dialog sosial. Jadi kalau ada masalah dibahas, didiskusikan ditaruh di atas meja, dirembug secara bersama. Karena dengan cara itu, semua persoalan HI bisa diatasi dengan baik.

"Kita mau bicara soal kesejahteraan, penyelesaian masalah, peningkatan kapasitas kompetensi pekerja, semua kuncinya di penguatan dialog sosial. Karenanya, pekerja dan dunia pengusaha harus sama-sama membuka ruang dialog dan mencari solusi dari semua masalah yang ada,” kata Menaker.

Tantangan para pekerja dan ketenagakerjaan lanjutnya, masih banyak.  Seperti terkait HI, Menaker mengajak SP terus menguatkan dialog sosial di perusahaan. Karenanya, jajaran manajemen perusahaan membuka ruang dialog. Pekerja juga agar terus mendorong dialog sosial berkembang.

Sedangkan perusahaan kata Hanif, terus membuka dan mempromosikan dialog sosial. Jadi kalau ada masalah dibahas, didiskusikan ditaruh di atas meja, dirembug secara bersama. Karena dengan cara itu, semua persoalan HI bisa diatasi dengan baik.

Menurut Hanif, SP agar mulai mendorong dan memikirkan anggotanya bagaimana meningkatkan kompetensi.  Misalnya, dalam industri padat karya yang memiliki banyak tantangan.  Menaker tak berkeinginan pekerja terjebak dalam jabatan tertentu dalam posisi tertentu seumur hidup.

"Artinya, pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja punya jenjang karir dari paling bawah, naik secara terus menerus. Jadi ketika terjadi kenaikan upah, maka upah itu menyesuaikan kenaikan kompetensi, masa kerja," jelas menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kenaikan upah tambahnya, bukan karena demo lalu upah naik.  "Ini akan jadi persoalan, jumlah angkatan kerja kita yang 125 juta orang, 60 persen masih lulusan SD dan SMP.  Kalau lulusan SD/SMP sudah dapat pekerjaan, demo minta kenaikan upah terus, tapi kompetensi tidak bertambah, Nah itu sama-sama buat pusingnya," ujar Hanif.

Karena itu, isu peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian serikat pekerja dan kalangan dunia usaha. Ke depan harus dicari terobosan agar dunia usaha ikut membantu agar mereka yang belum bekerja bisa mendapatkan kompetensi melalui program pemagangan yang sedang digalakkan pemerintah.

“Hubungan industrial agar tetap kondusif dan mulai semakin peduli kompetensi. Semoga pemerintahan Jokowi terus bekerja keras untuk memperoleh terobosan baru lebih baik, agar kehidupan ketenagakerjaan menjadi lebih baik,” katanya.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, selama ini gerakan buruh banyak berkutat di isu konvensional seperti masalah upah.  Padahal kalau bicara kesejahteraan, kuncinya bukan hanya masalah di upah, melainkan juga di kebijakan sosial negara. Akses pekerja terhadap pendidikan, akses pekerja terhadap kesehatan, jaminan sosial, perumahan buruh, transportasi dan lainnya.

Jadi tak bisa hanya dikumpulkan di upah saja. Pemerintah dari sisi kebijakan sosial terus mendorong kemanfaatan dan orientasinya terus berpihak kepada pekerja dan masyarakat yang secara sosial harus tetap memperoleh intervensi dari pemerintah.

ARMAN R