Jumat, 14 Desember 2018 | 19:48:52 WIB

Kemnaker : Pemerintah Tingkatkan Pelatihan Entrepreneur Dan Jaminan Sosial Bagi PKL

Kamis, 4 Mei 2017 | 22:59 WIB
  • Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sahat Sinurat. (FOTO : METROTVNEWS.COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah terus melakukan pemberdayakan dan peningkatan perlindungan bagi para Pedagang Kaki Lima ( PKL) yang merupakan pelaku usaha ekonomi informal yang menggerakan perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan (entrepreneur) dan program jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi para PKL.

“Untuk meningkatkan  aspek kesejahteraan dan pelindungan sosial bagi PKL, diperlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak agar setiap upaya pembinaan, pelatihan  dan penataan PKL dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis,” kata kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sahat Sinurat, di Kantor, Jakarta, Kamis (4/5).

Upaya pemberdayaan PKL lanjutnya, terus dilaksanakan Kemnaker dengan menggelar program pelatihan kewirausahaan, yaitu melatih tenaga kerja muda untuk menjadi wirausahawan atau entrepreneur, meskipun pelatihan ini tidak dikhususkan untuk PKL.

“Kita terus melakukan pelatihan dan pemdampingan kepada para wirausaha muda dan PKL  sejak awal dengan membekali mereka dengan keahlian/kompetensi dan mental wirausaha sangatlah penting untuk tetap bertahan dan berkembang,” jelas Sahat.

Menurutnya, penataan PKL juga harus mendapat perhatian khusus dari semua Pemerintah Daerah (Pemda).  Tata kota boleh dilakukan dengan baik, tapi harus ada solusi penempatan kaki lima yang baik.  Keberadaan PKL memberikan manfaat dalam, mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat, menyerap lapangan kerja, dan penyangga ekonomi,

Sahat menjelaskan, pemberdayaan PKL sendiri telah diatur  dalam Peraturan Presiden (PP) No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dan dtindaklanjuti  Permendagri No.41/2012 mengenai Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

“Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan dengan melibatkan juga Sekretariat Kabinet dan pihak terkait untuk penataan dan pemberdayaan PKL.  Namun Sesuai pasal 14 Perpres No.125/2012 menyebutkan Ketua Tim Koordinasi adalah Kementerian Dalam Negeri , sedangkan sektor lain sebagai pendukung,” terangnya.

ARMAN R