Senin, 18 Juni 2018 | 05:18:42 WIB

DPP PKS Gelar Tasyakuran 74 Tahun Hijriyah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Minggu, 4 Juni 2017 | 21:55 WIB
  • (FOTO : ARMAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menggelar acara Tasyakuran 74 Tahun Hijriyah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 9 Ramadhan 1364 H (17 Agustus 1945), yang diperingati pada 9 Ramadhan 1438 H atau Minggu (Ahad) 4 Juni 2017, di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (4/6).
 
Dalam acara tersebut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyampaikan, PKS mensyukuri peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 H.

Menurut Hidayat, dalam peringatan kemerdekaan Indonesia ini, agar semua pihak bersinergi untuk membangun Indonesia dengan semangat Ramadhon yaitu semangat keberkahan, seperti dulu ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 9 Ramadhon 1364 H pada hari Jumat, bertepatan dengan 17 Agustus 1945.

Hidayat mengingatkan, Indonesia merupakan warisan perjuangan dari para ulama, partai islam, tokoh - tokoh intelektual. mereka mewariskan Indonesia ini kepada umat islam berikutnya, yang tentunya untuk kemudian dimakmurkan, bukan diisi dengan yang kontraproduktif, kontroversial, dan konfrontatif dengan fihak lain.

Terkait aksi Persekusi, Hidayat menyatakan, maraknya aksi persekusi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu merupakan dampak dari lambatnya aparat kepolisian melakukan tindakan tegas. Kasus tersebut khususnya ujaran kebencian atau fitnah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya
 
Menurutnya, tindakaan persekusi yang terjadi ini karena dibiarkannya mereka-mereka yang melakukan, melanggar tindakan hukum yang lain, yaitu hate speech maupun menyebarkan narasi kebencian, SARA terhadap para tokoh Islam dan habib.  “Dilaporkan tapi tidak ada tindakan apapun, kemudian warga mengambil tindakan sendiri," ujar Hidayat.

Aparat kepolisian sebagai perwakilan dari Negara lanjut Hidayat, seharusnya merespons dengan sigap dan bersikap adil dalam mengambil tindakan terkait kasus-kasus tersebut. Sehingga, masyarakat tidak menggunakan caranya  sendiri untuk menindak sesuatu yang dianggap tidak sesuai.

"Itu (persekusi) semuanya adalah “asap” dari “api”.  Untuk itu, polisi harus bersikap adil dalam menindak sesuatu yang melanggar kaidah perundang-perundangan, baik itu hate speech ataupun persekusi,” tegasnya.

Polisi kata Hidayat, harus betul betul hadir melakukan tindakan yang adil.  Siapa pun yang melanggar hukum melakukan hate speech atau melakukan tindakan yang memang tidak diperbolehkan oleh hukum, maka polisi harus melakukan tindakan.

ARMAN R