Senin, 20 November 2017 | 16:33:43 WIB

Kemnaker Tindak Tegas Perusahaan Yang Lalai Bayar THR

Selasa, 6 Juni 2017 | 23:33 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

“Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (Dirjend PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang dalam acara Media Gathering, di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (6/6).     

Berdasarkan Permenaker No.6 tahun 2016 lanjutnya, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan, berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Sedangkan terkait besarnya jumlah THR  berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut adalah, bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah. 

Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal  1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan  secara proporsional, dengan menghitung :  jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

Namun kata Haiyani, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ternyata  lebih baik dan lebih besar dari ketentuan diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

"Untuk mengawal pembayaran THR dari pengusaha kepada Pekerja/Buruh, Kemnaker membuka  Posko Peduli Lebaran 2017 yang berada di  di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker,  gedung B kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan," ungkap Haiyani.

Menurutnya, tidak hanya menjadi sarana bagi Pekerja/Buruh untuk mengadukan permasalahan THR, Posko tersebut juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016.

Ia menjelaskan, Posko THR  ini akan mulai melayani masyarakat mulai 8 Juni hingga 5 Juli 2017. Masyarakat yang ingin mengadu bisa menghubungi Telepon : 021 525 5859, Whatsapp : 0812 8087 9888, 0812 8240 7919 dan Email : poskothrkemnaker@gmail.com.

“Kita juga telah meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota agar membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun ini,” ujar Hayani.

Sementara itu dalam acara yang sama, Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Bernawan Sinaga mengatakan, pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan THR tahun 2017.

Hal ini sesuai dengan Permenaker No. 20/2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR.

“Pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya untuk peningkatan kesejahteraan pekerja,“ tegas Bernawan.

Menurutnya, pengusaha juga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi akan diberikan kepada pengusaha yang terbukti melanggar, meliputi sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha mempertimbangan beberapa hal. Yakni sebab - sebab teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh pengusaha dan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan 2 tahun terakhir serta diaudit oleh akuntan publik.    

“Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberlakukan hingga pengusaha memenuhi kewajiban untuk membayar THR keagamaan,“ terang Bernawan. 

ARMAN R