Minggu, 16 Desember 2018 | 01:42:06 WIB

Kuasa Hukum Optimis Warga Gang Beo Pulogebang Menang

Rabu, 27 September 2017 | 01:11 WIB
  • Kuasa hukum warga gang Beo Antoni Silo SH MH memberikan keterangan pers usai pertemuan mediasi anatar warga Pulogebang dangan ahli waris H Ansori di Gedung Walikota Jakarta Timur, Selasa (26/9). (FOTO: AHMAD/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kuasa hukum warga gang Beo Antoni Silo SH MH mengatakan persoalan tanah yang berada di Gang Beo, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur itu adalah murni perdata, bukan sengketa hukum.

"Kalau saya lihat kronologis kasus ini tidak ada konflik sengketa hukum melainkan hanya perdata dan bisa diselesaikan kedua pihak dengan pembuktian yang ada," kata Antoni pada wartawan usai pertemuan dengan jajaran pemerintah kota Jakarta Timur, Selasa (26/9) kemarin.

Dia menjelaskan apabila tanah itu diklaim milik H Ansori, maka melalui kuasa hukum persoalan ini bisa di selesaikan ditingkat pengadilan. "Kalau memang benar tanah itu milih H Ansori maka melalui kuasa hukumnya, silakan daftarkan gugatan itu ke pengadilan, biar jelas," tegas Antoni.

Antoni berpendapat kasus pengusiran warga Pulogebang secara paksa oleh preman adalah tindakan pidana. Dan hal itu tidak dibenarkan oleh hukum, jalurnya kata dia sebaiknya diselesaikan secara musawarah dan mufakat secara bersama atau melaui pengadilan.

"Yang saya tahu bukan penggusuran tapi pengusiran secara paksa oleh oknum preman yang sudah dibiayai oleh H Ansori. Saran saya kalau mau aman warga harus di bawah ke tingkat musawarah ke kantor Walikota, karena tidak ada konflik hukum," paparnya.

Menurut dia solusi yang terbaik untuk meyelesaikan persoalan tanah adalah melalui pemerintah, kerena merekalah satu-satunya aparat yang memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

"Solusinya warga di ajak ke pemerintah lalu musyawarah dengan cara yang baik pula, agar persoalan rumit bisa mencapai titik temu dan melahirkan satu kesepakatan penyelesaian yang baik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Antoni meminta pada Pemerinta Kota Jakarta Timur untuk sama-sama turun ke lokasi melakukan pengecekan guna membebanarkan sesuai surat yang tekah dilihat itu.

"Kami berharap kepada Pemerinta Kota Jakarta Timur mari bersama-sama kita turun ke lokasi untuk membebanarkan lokasi yang ada sesuai surat yang kita lihat tadi," pungkasnya.

Sesuai paparan di hadapan pejabat pemerintah Kota Jakarta Timur, pihak H Ansori ingin memberikan uang konpensasi bentuk uang kerohanian sebesar 5 juta kepada warga gang beo.

Dari paparan itu juga terungkap bahwa ahli waris H Ansori baru akan mendaftarkan tananya ke BPN. Hingga proses mediasi berlangsung pihak H Ansori belum memiliki sertifikat tanah itu.

"Pertanyaannya kalau mereka memiliki dua surat atau girik C totalnya mencapai 8.320 meter persegi, lalu dimana letaknya tanah yang H Ansori miliki, apakah tanah yang sekarang di huni Warga juga masuk milik H Ansori," tanyanya.

Pertemuan yang sudah kesekian kali ini diharapkan ada solusi yang terbaik antara warga dan ahli waris H Ansori.

"Kita harus lihat manusianya, karena yang tinggal di situ ratusan orang dan ada anak-anak kecil dan perempuan," jelas Sekretaris Kota Jakarta Timur Rusdiyanto di ruang mediasi lantai dua kantor Walikota Jakarta Timur. (AHMAD DAILANGI)

ALDY MADJIT