Kamis, 19 Juli 2018 | 03:18:57 WIB

Polisi dan 3 Kementerian Merevisi Aturan Transportasi Online

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 14:02 WIB
  • Dari kiri ke kanan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, dan Menkominfo Rudiantara saat akan mengumumkan aturan baru soal taksi online di Jakarta.

  • Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan menjelaskan aturan baru soal taksi online di Jakarta.

  • Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa turut hadir dalam pertemuan terkait revisi aturan taksi online di Jakarta.

  • Menko Kemaritiman Luhut Panjaditan (tengah) mengumumkan aturan baru soal taksi online di Kementerian Perhubungan, di Jakarta.

JAKARTA, LINDO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa mengumumkan revisi terkait transportasi daring (online). Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online. Terdapat 9 poin yang ditekankan dalam aturan baru angkutan daring tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota/perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator. Peraturan Menteri tersebut akan diberlakukan efektif mulai 1 November 2017 mendatang.

FOTO: NETRALNEWS / LINDO