Senin, 23 April 2018 | 08:30:16 WIB

Sidang Paripurna DPR Sahkan RUU PPMI menjadi UU

Rabu, 25 Oktober 2017 | 20:36 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia )DPR RI), pada Rabu (25/10) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan,  menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Apakah RUU PPMI ini disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Taufik Kurniawan seraya disambut serentak jawaban anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, "Setuju". 

Dalam sidang paripurna ini, Taufik didampingi oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra) dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Saat membacakan Pendapat Akhir Pemerintah,  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dakhiri  mengatakan RUU PPMI ini mengamanatkan bahwa bekerja adalah pilihan setiap warga negara.

“Tugas negara dalam konteks ini adalah hadir dalam memberikan pelayanan dan perlindungan setiap hak dan pilihan setiap warga negara,” terang Hanif.

RUU PPMI lanjutnya, merupakan jawaban terhadap dinamika perubahan PPMI saat ini dan sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang sudah berlaku selama lebih kurang 13 tahun dan merupakan bagian dari sistem ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

RUU ini kata Menaker, lahir sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola migrasi dan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang berbeda dari pengaturan sebelumnya dan telah diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait

Menurutnya, RUU PPMI ini telah diharmonisasi dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), serta aturan-aturan lain yang terkait.

Ditegaskan Menaker, tantangan ke depan terhadap tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan aspek pelindungan, mengingat proses dan pergerakan migrasi sangat dinamis.  Pemerintah ingin kedepannya TKI yang bekerja ke luar negeri semakin banyak berorientasi kepada mereka yang skilled (terampil) dan kompeten

“Karenanya, diperlukan adanya pengaturan yang memberikan kepastian jaminan pelindungan dan pelayanan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Hal ini sebagai upaya mencegah migrasi nonprosedural dan perdagangan orang,“ ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ia menambahkan, pada prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia. Komitmen tersebut selaras dengan keinginan dewan yang juga ingin memberikan perlindungan TKI.

"RUU ini sebagai bagian perjuangan atas kehadiran negara untuk perlindungan TKI. Semoga bermanfaat khususnya untuk TKI serta bangsa dan negara," jelas Hanif.

Diakhir sambutannya, Menaker Hanif mengatakan atas nama pemerintah telah menyetujui RUU PPMI untuk disahkan menjadi UU.  “Izinkanlah kami mewakili Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim  menyampaikan puji syukur bahwa akhirnya RUU PPMI ini dapat disetujui juga oleh  DPR menjadi UU,” kata Hanif.

ARMAN R