Senin, 17 Desember 2018 | 17:07:07 WIB

Kemnaker : Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan Perbaiki Tata Kelola Pekerja Migran

Kamis, 21 Desember 2017 | 21:40 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Untuk mewujudkan migrasi pekerja migran yang lebih baik dibutuhkan penegakan hukum ketenagakerjaan yang tegas sebagai  bentuk kehadiran negara agar memastikan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia berjalan secara baik.

Hal demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjend Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Maruli A. Hasoloan dalam  Forum Group Discussion, bertema “Penegakkan Hukum Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu-Kamis  (20-21/12) .

Menurutnya, pada Undang – undang (UU) No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), juga diatur bahwa Polri, penyidik PNS kemnaker dapat melakukan tindakan penegakkan hukum terkait kordinasi.

“Dalam UU PPMI ada kepastian, bahwa kehadiran negara memastikan tata kelola PMI yang baik, akan menghasilkan tenaga kerja baik.  Melalui penempatan proses yang baik dan hasilnya akan baik pula,“ jelas Maruli.

Polri, Kemenkumham, Kemlu, TNI dan Kementerian Agama  maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemnaker lanjutnya, dapat melakukan tindakan dalam upaya mewujudkan penanganan terpadu pencegahan dan penegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan.

Dalam rangka memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih baik lagi kata Maruli, pemerintah memiliki satgas pekerja migran non prosedural sebanyak 21 orang dan tersebar di mana-mana.  “Satgas tersebut anggotanya berasal dari Wasnaker, Polri, Dukcapil, Dinsos dan Disnaker, “ katanya. 

Maruli mengungkapkan, berbagai modus digunakan dalam penempatan PMI ke luar negeri termasuk dengan memakai job order dari pengguna berbadan hukum (formal), yang pada pelaksanaannya pekerja migran ditempatkan pada pengguna perseorangan. 

Karenanya, untuk melindungi PMI di luar negeri, pejabat Pengantar Kerja dan pejabat Pengawas Ketenagakerjaan pada pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) serta personil kepolisian harus memahami mekanisme penempatan dengan baik. 

“Tujuannya agar mampu membantu penegakkan hukum dan mengawasi setiap proses yang dilakukan untuk menghindarkan penyimpangan maupun dalam mengambil tindakan atas ketidakpatuhan, “ jelas Maruli.

Sementara itu, Dirjend Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Sugeng Priyanto mengatakan, pelindungan PMI bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan HAM serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi dan sosial. 

“Pelindungan sebelum bekerja aspek administrasi meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Sedangkan persyaratan teknis meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi, diklat kerja, jaminan sosial dan fasilitas pemenuhan hak,” papar Sugeng.

Pemerintah Pusat dan Pemda tambahnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan pelindungan PMI.  PPNS Ketenagakerjaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam UU PPMI.

Survei Bank Dunia menyebutkan data jumlah pekerja migran terbanyak Indonesia sebanyak  13 persen di negara Saudi Arabia, 55 persen di Malaysia, Singapura 5 persen, 6 persen di Hongkong dan di China Taipe/Taiwan sebanyak 10 persen. “Ini menggeser pemahaman kita selama ini, ternyata di Arab Saudi, pekerja migran hanya 13 persen dan terbesar di Malaysia,“ katanya.

Kegiatan FGD diikuti 80 peserta dari pusat, 12 provinsi dan 17 kabupaten, Terdiri dari unsur pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi kabupaten, satgas sebanyak 36 orang. Sebanyak 32 orang dari pejabat fungsional Pengantar Kerja provinsi dan kabupaten dan 12 personil kepolisian provinsi dan kabupaten.

Turut hadir Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Sugeng Priyanto sebagai narasumber, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri  (PPTKLN) Soes Hindharno sebagai moderator dan Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3 M Iswandi Hari.

ARMAN R