Rabu, 19 Desember 2018 | 04:35:37 WIB

Mendagri Akui Hasrat Pemekaran yang Tak Pernah Padam

Minggu, 24 Desember 2017 | 01:25 WIB
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memiliki sejumlah kisah menarik tentang fakta dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kata dia, gairah memekarkan daerah hingga kini tak pernah padam. Bahkan, terus menyala-nyala, meskipun pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan moratorium pemekaran daerah.

Faktanya, usulan pemekaran yang sudah masuk kata dia, sudah mencapai tiga ratusan lebih. Ini menunjukan, masih banyak yang ingin memekarkan daerah. Padahal, memekarkan daerah itu tak segampang membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya kesiapan anggaran, tapi masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya pun musti dipertimbangkan. Belum lagi ada sejumlah persoalan geografi yang harus dituntaskan.

"Sekarang saja, sebuah kabupaten, ada ingin jadi dua kabupaten yang satu cukup dua kecamatan yang satu tiga kecamatan. Kadar kewajibannya maunya sama dengan kota kabupaten yang jumlah penduduknya di atas 2,5 juta," kata dia saat memberi sambutan di acara "Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Launching Buku, "Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi," di Jakarta, Kamis (21/12).

Contoh lainnya, kata dia, di NTT, ada yang ingin ada satu provinsi lagi. Jadi NTT diusulkan dipecah jadi dua provinsi. Pengajuan seperti ini tak hanya dilakukan oleh NTT, usulan pembentukan provinsi baru juga datang dari Cirebon, Sukabumi, Bogor, Kepulauan Buton, Nias dan, Tapanuli Selatan. Semuanya ingin jadi provinsi.

Padahal, pemekaran yang sudah dimulai 1999 sampai sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. "Belum lagi dari konflik-konflik kecil untuk menentukan ibukota," katanya.

Oleh karena itu, ada satu kabupaten,  selama 3 tahun, tidak bisa menentukan ibukota. “Itulah fakta pelaksanaan otonomi di indonesia selama ini,” kata Tjahjo sambil menambahkan bahwa  pemekaran itu adalah hak politik. Pemekaran adalah hak hukum setiap warga negara di daerah.

Tentang pemekaran

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi setelah lepasnya Timor Timur. Namun setelah itu Indonesia banyak mengalami perubahan khususnya untuk jumlah provinsi, tercatat hingga saat ini Indonesia telah memiliki 8 provinsi baru hasil pemekaran, yaitu:
 
Provinsi Maluku Utara, provinsi dengan ibukota di Kota Sofifi ini terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-27.
    
Provinsi Banten, provinsi dengan ibukota di Kota Serang ini terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-28.
    
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi dengan ibukota di Kota Pangkal Pinang ini terbentuk pada tanggal 4 Desember 2000. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi ke-29.
    
Provinsi Gorontalo, provinsi dengan ibukota di Kota Gorontalo ini terbentuk pada tanggal 22 Desember 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara ini adalah provinsi ke-30 Indonesia.
    
Provinsi Papua Barat, provinsi yang beribukota di Kota Manokwari ini terbentuk tanggal 21 November 2001. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua ini merupakan provinsi di Indonesia ke-31.
    
Provinsi Kepulauan Riau, provinsi dengan ibukota Tanjung Pinang itu terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2002. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau ini menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia.
    
Provinsi Sulawesi Barat, provinsi yang ibukotanya di Kota Mamuju ini terbentuk tanggal 5 Oktober 2004. Provinsi yang terbentuk dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan provinsi ke-33 Indonesia.
    
Provinsi Kalimatan Utara, provinsi dengan ibukotanya Tanjung Selor ini terbentuk pada tanggal 25 Oktobe 2012. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi KalTim dan menjadi provinsi ke-34 Indonesia.

Sampai saat ini, Total daerah otonom di Indonesia adalah 542, yang terdiri atas: 34 Provinsi, 415 Kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta), dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di provinsi DKI Jakarta). Berdasarkan kajian Kemendagri, 65 persen daerah otonom hasil pemekaran tersebut gagal berkembang. (KMP/AAD)