Sabtu, 15 Desember 2018 | 00:28:55 WIB

Presiden Jokowi ingin tingkatkan program pelatihan SDM pada 2018

Rabu, 3 Januari 2018 | 16:47 WIB
  • Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna pertama pada 2018 di Istana Negara, Rabu (3/1). (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Presiden Joko Widodo ingin meningkatkan program pelatihan sumber daya manusia pada 2018.

"Ketiga, saya ingin pada 2018 kita memberikan perhatikan kepada peningkatan investasi Sumber Daya Manusia karena jumlah penduduk kita 250 juta, 60 persen diantaranya adalah anak-anak muda," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).

Sidang tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian serta para pejabat negara lainnya.

"Bonus demografi harus digunakan sebagai kekuatan dan peluang kita melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah mulai dijalankan sejak 2017," tambah Presiden.

Presiden juga memerintahkan agar para menterinya dapat ikut memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja.

"Agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil, agar terserap semuanya ke dalam industri-industri kita. Kita ingin agar keahlian keterampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah vokasi harus benar-benar tersambung dengan dunia kerja, dengan kebutuhan industri," tambah Presiden.

Apalagi menurut Presiden, mayoritas calon tenaga kerja masih berpendidikan SD dan SMP.

"Ini harus kita `upgrade`, kita perbaiki, kita tingkatkan kompetensinya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, program sertifikasi yang sudah kita mulai tapi harus kita perluas sesuai kebutuhan industri-indstri kita," ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden memerintahkan gara seluruh Kementerian dan Lembaga dapat segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja setelah Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) 2017 diserahkan.

"Saya ingin mengulangi jangan sampai kebiasan-kebiasaan lama, yang rutinitas, yang monoton, yang `business as usual` itu harus kita buang, harus kita jadikan 2018 kerja yang kita mulai dari awal sehingga kita harapkan sekali lagi kemiskinan, ketimpangan dan keterbelakangan bisa kita tuntaskan," tegas Presiden. (ANT)