Minggu, 22 April 2018 | 13:55:35 WIB

Presiden Jokowi Minta Menteri Fokus Kerja pada Tahun Politik

Rabu, 3 Januari 2018 | 17:38 WIB
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Jakarta. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dalam Kabinet Kerja agar tetap fokus bekerja meski memasuki tahun politik 2018.

"Walaupun Tahun 2018 adalah tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi saya minta fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).

Sidang tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja serta Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian serta para pejabat negara lainnya.

"Kepercayaan dunia internasional kepada kita yang semakin tinggi karena melihat apa yang sudah kita kerjakan, baik reformasi di perizinan, di regulasi maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha," kata Presiden.

Apalagi, menurut Presiden, lembaga pemeringkat investasi Fitch Rating mendongkrat peringkat utang Indonesia menjadi BBB dari sebeulumnya BBB dengan "outlook" stabil.

"Faktor utama yang memicunya adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya menghadapi goncangan terutama goncangan eksternal dan kita secara konsisten terus bisa menjaga stabilitas itu," ujar Presiden.

Ia pun berharap apa yang sudah dikerjakan kabinet pada 2017 harus terus diperbaiki pada 2018.

Selanjutnya, Presiden juga meminta para menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial.

"Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016," ungkap Presiden.

Tapi Presiden mengakui bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan non-tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," tambah Presiden.

Ia juga memerintahkan agar program cash for work baik melalui skema Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan.

"Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work," kata Presiden. (ANT)