Minggu, 21 Oktober 2018 | 17:48:03 WIB

Wawan : Kehadiran Kepala BIN Di Rakernas PDIP Tidak Perlu Dipolitisasi

Minggu, 4 Maret 2018 | 20:38 WIB
  • Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto. (FOTO : KLIK7TV/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sehubungan dengan kehadiran Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali pada 23 Februari 2018 lalu, Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto menyatakan, Kepala BIN hadir di Rakernas PDIP adalah karena undangan, hal itu menurutnya biasa terjadi di partai-partai lain, di mana saat ada acara Rakernas partai juga mengundang pejabat public.

"Hal ini tidak lantas mempengaruhi demokratis tidaknya sebuah perhelatan Pemilu. Pemilu tetap demokratis, sudah ada aturan main yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” terang Wawan Hari Purwanto dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/3) .

Menurutnya, mendatangi undangan adalah wajib guna menghargai siapa pengundangnya, kecuali jika berhalangan maka dapat diwakilkan.  Demikian juga kata Wawan, kehadiran Kepala BIN ke Rakernas PDIP, tentu hadir secara terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum termasuk wartawan, sebab Kepala BIN hadir atas undangan resmi, bukan kegiatan tertutup, tidak ada kaitan dengan politik.

“Kehadiran seorang pejabat publik dalam suatu undangan tidak lantas dikaitkan secara tendensius ada keberpihakan pada partai tertentu, sebab pejabat public tetap harus professional antara menempatkan diri selaku undangan atas nama pejabat (formal) dengan kehadiran selaku nama pribadi (informal),” ujar Wawan.

Apalagi tambahnya, Kepala BIN bukan pengurus partai, kehadiran dalam perhelatan resmi sebagai undangan, sebaiknya tidak perlu dipolitisasi sebagai sebuah sikap keberpihakan atau ketidaknetralan jelang pemilu.

“Sebagaai Kepala BIN, maka Jenderal Pol (Pur) Budi Gunawan harus dengan siapapun, dengan Organisasi Masyarakat (Ormas), OKP, Partai Politik (Parpol) dan masyarakat lapis manapun, guna menjadi pengayom/pelindung dan sekaligus bermitra dengan siapapun, guna memperoleh informasi valid dari lini terbawah, sehingga mampu mengamankan negara ini dari berbagai ancaman,” ungkap Wawan

Ia menambahkan, Kepala BIN juga harus turun ke bawah, jemput bola, tidak hanya di belakang meja, tetapi harus berbaur dengan semua lapisan, sehingga ada sinergitas dan kedekatan dengan berbagai elemen termasuk Parpol.

Menurutnya, ada juga pejabat publik yang menjadi Ketua Umum (Ketum) partai, namun masih tetap dipercaya menjabat oleh Presiden. Hal ini tidak berpengaruh terhadap demokrasi, sebab masyarakat Indonesia telah berulang kali menjalani pemilu dan menetapkan pilihannya di bilik suara menurut kehendak masing-masing.

“Suara masyarakat tidak lantas berbelok karena kehadiran seseorang ke sebuah acara Rakernas Parpol tertentu. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa kehadiran Kepala BIN dalam menghadiri undangan resmi Rakernas PDIP di Bali tidak mempengaruhi demokrasi di tanah air,” tegasnya.  (ARMAN R)