Senin, 16 Juli 2018 | 15:33:38 WIB

Suhu Politik Memanas, Panwaslu Oba Selatan dan Polsek Oba Adakan Koordinasi

Selasa, 27 Maret 2018 | 02:59 WIB
  • (FOTO: RUSLAN/LINDO)

TIDORE, LINDO - Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2018-2023 makin hangat dan ramai dibicarakan di seluru kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Maluku Utara. Suasana politik di povinsi itu juga makin memanas dan dikwatirkan akan berdampak pada masyarakat dilevel bawah.

Untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang berpotensi konflik, serta mengawasi pelanggaran-pelanggaran Pemilu, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Oba Selatan mendatangi Mapolsek Oba dalam rangka koordinasi pengamanan pemilihan gubernur Maluku Utara di Kecamatan Oba Selatan.

Ketua Panwaslu Oba Selatan Ridwan Dahlan mengatakan pihaknya mendatangi Kepolisian setempat guna melakukan koordinasi dengan jajaran Kepolisisan dalam rangka ikut mengawasi dan mengamankan kondisi masa kampanye para kandidat calon Gubernur Maluku Utara.

"Kedatangan kami ke Mapolsek Oba dalam hal kerja sama dan juga sebagai mitra kerja untuk mengawasi dan mengamankan keaadan dan kondisi di masa kampanye Kandidat Calon Gubernur Maluku Utara," kata Ridwan saat di temui di Sekretariat Panwascam Oba Selatan.

Menurut dia, seauai jadwal yang di tetapkan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kota Tikep, pada tanggal 16 Februari hingga 23 Juni sudah dimulai tahapan masa kampanye para calon Gubernur.

"Kami sangat mengharapkan pro aktif dari pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Sektor Oba yang mempunyai wilayah hukum sampai di Kecamatan Oba Selatan harus sama-sama menjaga kemanan agar semua kondusif," ujarnya.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pada Jumat (24/3) kemarin Panwaslu juga mengadakan rapat pleno pergantian Kepala Sekretariat dan evaluasi semua pengurus dan anggota yang tidak aktif.

"Anggota yang tidak aktif dan tidak profesional sudah kami lakukan pergantian antara waktu (PAW). Hal itu kami lakukan untuk menjaga harkat dan martabat bangsa sesuai regulasi yang sudah di tentukan," tuturnya.

Ridwan juga menegaskan bahwa dalam hal adminstrasi mereka sangat kebingungan karena sampai sekarang mereka belum memiliki seorang Sekertaris. Sementara sekretaris yang di usulkan sudah berulang kali, namun tersendat pada saat proses penerbitan SK.

"Sudah kami usulkan seorang sekertaris dan itu harus dari PNS. Menurut aturan yang berlaku sementara, sudah beberapa PNS yang di usung namun tetap mandek karena persoalan legalitas izin pimpinan. Sekarang ini sudah ada salah satu PNS yang diterima dan Insyah Allah SKnya di terbitkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan pada Selasa (27/3). Dan mudah-mudahan tidak bermasalah," harap  Ridwan.  (RUSLAN)