Senin, 17 Desember 2018 | 21:50:35 WIB

Mengukur Perang Tarif Ojek Online

Selasa, 3 April 2018 | 22:56 WIB
  • Ilustrasi - Para ojek online. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Persoalan tarif ojek online menjadi semakin pelik setelah perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi online melakukan perang tarif. Semula Grab memberikan potongan harga besar-besaran kepada pelanggan setelah mengakuisisi Grab pada Senin, 26 Maret 2018 lalu.

Hal itu kemudian diikuti oleh Go-Jek agar pelanggan setianya tidak beralih menggunakan Grab. Puncak dari perang tarif ini mengakibatkan ribuan sopir ojek online melakukan unjuk rasa di depan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka menuntut adanya payung hukum yang mengatur persamaan tarif antarperusahaan penyedia aplikasi. Para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) mengusulkan tarif ojek daring sebesar Rp4.000 per kilometer km) dari sebelumnya sekitar Rp1.600 per km. Usulan tarif itu kemudian dipangkas menjadi Rp3.250 sampai Rp3.500 per km setelah sejumlah perwakilan pengemudi bertemu dengan pihak penyedia aplikasi. Namun perhitungan tarif hingga kini masih belum mencapai kesepakatan.

Berdasarkan pengakuan dari anggota Solidaritas Go-Jek, tarif angkut mengalami penurunan tajam empat tahun terakhir. Pada 2014 tarifnya dipatok Rp4.000 per km, kemudian turun menjadi Rp3.000 per km di rentang 2015-2016. Pada 2017 turun kembali ke angka Rp2.200 per km hingga akhirnya berada di posisi Rp1.600 per km pada 2018.

Katanya, seorang sopir bisa memperoleh pendapatan hingga Rp8 juta per bulan pada 2014. Kini penghasilan maksimal driver per bulannya paling tinggi Rp4,5 juta jika bekerja 14 sampai 16 jam per hari. Memang angka itu lebih besar bila dibandingkan Upah Minimum Regional Daerah Khusus DKI Jakarta yang sebesar Rp3.3 juta. Namun mereka harus mati-matian mendapatkan pelanggan dengan membidik lokasi-lokasi tertentu.

"Dulu benar bisa dapat Rp8 juta per bulan sekarang enggak sampai Rp2 juta per bulan karena driver semakin banyak. Kalau sekarang nyekek banget nih Rp1.600 per km. Dulu pernah Rp4.000 per km 2018," kata Hendra, 31, anggota Solidaritas Go-Jek saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Hendra menduga penurunan pendapatan pengemudi tak cuma dipicu oleh turunnya plafon harga tapi juga semakin banyaknya mitra Go-Jek di berbagai daerah. Selain itu, tarif yang dipatok aplikator nantinya akan dipotong 20 persen bila pelanggan menggunakan uang tunai. Sebaliknya, bayaran yang diterima akan full jika pelanggan menggunakan Gopay.

Untuk skema Grab, para driver harus mengumpulkan Rp60 ribu jika ingin memperoleh insentif pertama sebesar Rp10 ribu. Kini penilaian ditingkatkan menjadi Rp100 ribu dengan tarif Rp1.500 per km demi mendapatkan insentif tersebut.

"Lebih susah Grab, kalau dari teman-teman bilang lebih susah, promonya lebih banyak. Karena sering dapat jadi dinaikkan Rp100 ribu biar dapat insentif pertama," imbuh dia.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transportasi Nasional Cecep Handoko menambahkan kesejahteraan ojek daring belakangan semakin memprihatinkan. Demi mengundang pelanggan, aplikator melakukan perang harga dengan memberikan diskon besar-besaran tanpa memikirkan nasib mitranya.

Ia menyepakati ihwal persamaan tarif antarpenyedia aplikasi. Tarif sebesar Rp3.250-Rp3.500 dinilai tepat lantaran kebutuhan akan paket data, pulsa hingga kerugian akan order fiktif Gofood tak diakomodasi penyedia aplikasi.

"Saya sepakat dengan tuntutan teman pengemudi, ini sudah rasional karena kesejahteraan ojek online sekarang, kasihan memprihatinkan. Belum lagi motornya kredit," ungkap Cecep kepada Medcom.id dalam sambungan telepon di Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Sementara itu, Grab Indonesia khawatir dengan usulan kenaikan tarif sebesar Rp3.500 per km sebagaimana permintaan Garda. Kenaikan tersebut berpotensi menurunkan jumlah penumpang sehingga berimbas terhadap kelangsungan pendapatan ratusan ribu mitra pengemudi.

"Jika menaikkan tarif secara signifikan menjadi Rp3.500 dikhawatirkan justru akan berpotensi menurunkan jumlah permintaan penumpang," kata Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata kepada Medcom.id di Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Grab, lanjutnya, akan mencari skema terbaik berkenaan dengan rencana kenaikan tarif maupun program lainnya yang bakal meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

"Saat ini Grab akan berusaha untuk mencarikan skema terbaik untuk menaikkan pendapatan mitra pengemudi Grab, tidak hanya dari sisi tarif, tetapi program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatka??n kesejahteraan para mitra," jelas dia.

CEO Go-Jek Nadiem Makarim menyatakan pendapatan supir atau driver Go-Jek sudah melampaui Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta, di mana rata-rata pendapatan driver Go-Jek sudah melebihi Rp4 juta per bulan.

Perusahaan yang dirintisnya itu sudah mempekerjakan sedikitnya 1,5 juta orang di seluruh pelosok Indonesia. "UMR di Jakarta itu sekitar Rp3 juta. Pendapatan driver Go-Jek sekitar Rp4 juta, Rp4,2 juta, sampai Rp4,3 juta. Itu rata-rata," kata Nadiem di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

Berdasarkan kajian Lembaga Demografi Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Go-Jek berkontribusi Rp8,2 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi. Penghasilan mitra pengemudi mengalami peningkatan 44 persen setelah bergabung dengan Go-Jek. Rata-rata penghasilan bulanan juga lebih tingi dari rata-rata UMK di sembilan wilayah survei (Denpasar, Bandung, Jabodetabek, Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang, dan Surabaya).

Selain itu, Go-Jek berkontribusi Rp1,7 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan Mitra UMKM. Sebanyak 82 persen mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi setelah menajdi mitra Go-Jek, dan 43 persen mitra UMKM mengalami kenaikan klasifikasi omzet.

Penetapan Tarif Tanpa Campur Tangan Pemerintah

Mitra pengemudi pun menuntut kehadiran pemerintah dalam mengintervensi atau mengatur penetapan tarif.  Sayangnya transportasi umum berbasis roda dua atau ojek tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pemerintah hanya bisa menjadi mediator. Apabila dipaksa untuk segera membuat regulasi, kekuatan hukumnya sangat lemah dan berpotensi di-judicial review.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tarif yang diatur pemerintah hanya untuk taksi online. Sementara untuk kendaraan roda dua diberikan keleluasaan bagi aplikator untuk menentukan plafon harga yang pas bagi sopir ojek online.

"Tarif untuk ojek kita tidak ikut menetapkan tarif. Kita berikan kesempatan antara pengemudi ojek tersebut berkomunikasi dengan Go-Jek dan Grab," kata Budi saat konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 2 April 2018.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi Publik Djoko Soetijowarno mengatakan pemerintah memang hanya bisa melakukan mediasi. Tapi payung hukum bagi kendaraan roda dua perlu dipikirkan agar kejadian serupa tak kembali terulang.

Djoko mengusulkan agar pemerintah mencaplok saham perusahaan transportasi online layaknya Tiongkok. Pemerintah bisa juga menciptakan aplikasi tandingan agar persoalan tarif dan kesejahteraan pengemudi tak lagi menjadi momok bagi transportasi dalam negeri.

"Seperti Tiongkok langsung dibeli sama BUMN-nya. Hanya aplikasi saja, pemerintah kita dibohongi atau terkesiap dengan omongan itu model kapitalis. Negara harus hadir dalam pelayanan publik, seperti di Eropa semua diatur," ungkapnya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Selasa 3 April 2018.  (MTVN)