Jumat, 17 Agustus 2018 | 17:46:31 WIB

Banyak Pungutan Liar, Tim Saber Pungli Diminta Untuk Turun ke Sekolah-sekolah

Kamis, 3 Mei 2018 | 16:36 WIB
  • Anggota DPRD Halsel Umar Albaar. (FOTO: IVAN/LINDO)

HALSEL, LINDO - Kendati pemerintah pusat dan daerah telah mengganggarkan Biaya pendidikan sebesar 20 persen. Namun, sebagian besar sekolah khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mulai sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) masih melakukan pungutan kepada siswanya. Pungutan tersebut dalam bentuk iuran bulanan atau SPP.

Anggota DPRD Kabupaten Halsel, Umar Albaar kepada wartawan liputanindonesianesw.com mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan, dimana hampir rata-rata sekolah di Halsel baik dalam kota maupun di pulau memberlakukan pungutan iuran SPP kepada siswa dalam satu semester sebesar Rp.120 ribu, bahkan pada beberapa sekolah menetapkan iuran yang lebih dari Rp 120 ribu.

"Semua tau anggaran pendidikan sangat jelas terutama Dana Operasional Sekolah (BOS) maka pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan SPP lagi. Tapi anehnya di SMPN Jiko Kecamatan Mandioli Selatan dan beberapa sekolah yang ada di dalam kota termasuk di wilayah gane itu sekolah masih meminta kepada siswa," tandas Umar

Selain dana BOS yang dikeluarkan pemerintah pusat, ada juga dana yang dikeluarkan oleh daerah yakni BOS Daerah (BOSDA). “Di Halsel, Pemda telah menetapkan anggaran untuk setiap sekolah melalui BOSDA. Dengan adanya BOS dari Pemerintah Pusat dan BOSDA dari Pemda maka sekolah tidak dibenarkan lagi melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Jadi, kita minta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halsel agar segera menertibkan sekolah yang masih melakukan pungutan tersebut.

Pihaknya juga meminta agar tim Saber Pungli Halsel untuk menindak praktek pungli yang dilakukan oleh setiap sekolah tersebut.

“Kita juga minta Saber Pungli turun, karena apa yang dilakukan itu sudah dapat dikategorikan sebagai pungli,” pinta Umar. (IVAN)