Kamis, 16 Agustus 2018 | 12:52:44 WIB

Menteri Susi Ingin Nelayan Dukung Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Jum'at, 11 Mei 2018 | 19:56 WIB
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana kembali menenggelamkan 30-an kapal illegal fishing. Sebanyak 81 kapal pencuri ikan ditenggelamkan di 12 lokasi di Indonesia. Dua kapal di antaranya ditenggelamkan di perairan Ambon. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan seluruh nelayan di Indonesia dapat terus memberikan dukungan terhadap kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

Menteri Susi dalam rilis, Kamis, menginginkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia memaksimalkan dukungan serta berada di barisan terdepan jika upaya pemberantasan mafia pencuri ikan yang dilakukan tersebut mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Menurut Susi, hal tersebut sangat penting karena kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan adalah kebijakan yang paling tepat yang terbukti mampu mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.

"Sudah 363 kapal yang kita tenggelamkan. Kenapa itu satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan persoalan? Kalau tidak ditenggelamkan, upaya melelang kapal harganya Rp100 juta, kembali lagi yang punya mafia lagi. Bulan depan tangkap lagi (kapal pencuri) yang sama. Bikin kerjaan tidak selesai-selesai," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Susi juga tidak ingin jika kapal asing diizinkan lagi beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Untuk itu, diharapkan seluruh pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan Indonesia memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas upaya yang dilakukan.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo meminta para nelayan agar tidak mau "dikompori" oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait program pemerintah kepada para nelayan.

"Nelayan harus menangkap arahnya, ke mana sih arahnya untuk kita sendiri? Jangan diplintir, ada yang `dikompori`, sehingga konsistensi kita ke tujuan jadi terbelokkan karena bisa saja ada unsur politik, ada unsur kepentingan-kepentingan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (8/5).

Kegiatan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan rawan "dikompori" tersebut, misalnya penenggelaman kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Indonesia dan pelarangan penggunaan cantrang sebagai alat penangkapan ikan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan distribusi komoditas perikanan di Tanah Air baik ke domestik maupun global harus berpihak kepada kepentingan nelayan kecil.

"Masalah distribusi dan pasar bukan masalah yang bisa diselesaikan sehari dua hari," kata Susan Herawati di Jakarta.

Menurut Susan, dalam rantai produksi perikanan Nusantara masih kerap ditemukan bahwa pihak yang menguasai modal besar adalah mereka yang menguasai pasar.

Sedangkan nelayan kecil, katanya, masih menjadi seperti kaum marjinal atau terpinggirkan karena mereka tidak memiliki modal yang besar.

Para nelayan tersebut, menurut dia, juga mengalami kebingungan untuk menjual ikan mereka ke pasar yang lebih luas. (ANT)