Selasa, 23 Oktober 2018 | 04:14:00 WIB

Kepala Desa Foya Tobaru Terindikasi Lakukan Penyelewengan Dana Desa

Rabu, 16 Mei 2018 | 22:56 WIB
  • Kepala Desa (Kades) Foya Tobaru saudara Dapri. (FOTO: FAISAL/LINDO)

HALSEL, LINDO - Penyelewengan dana desa (DD) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Foya Tobaru saudara Dapri yang ada di kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terindikasi melakukan korupsi.

Menurut sumber yang ada di kantor Desa Foya Tobaru mengungkapkan bahwa, Kades Foya Tobaru saat menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sangat tidak transparan. Bahkan hampir sekian banyak kegiatan yang ada di desanya dikerjakan oleh sang Kades.

"Yang kami tahu Kepala Desa tidak pernah transparan soal keuangan ADD dan DD, karena setiap kegiatan tidak pernah ada papan proyek. Bahkan papan informasi APBDES pun tidak ada atau tidak di buat, padahal ada anggaranya," katanya.

 Menurut para staf desa, sebelum desa mereka menjadi desa persiapan, sejauh ini tidak ada satupun program desa yang mereka lihat di desanya.

"Dulu, sebelum desa kami menjadi desa persiapan, kami ini masih di bawah wilayah hukum Desa Foya Tobaru, itupun kami tidak pernah melihat ada program desa yang di laksanakan di desa kami," ujarnya.

Lebih lanjut, mereka menegaskan memasuki tahun ke tiga masa jabatannya sebagai kepala desa, baru tahun 2016 dan 2017 ini baru  kegiatan masuk di desa Waimili.

"Setahu saya yang dilakukan Kades hanya rehap paud, rehap kantor desa dan pembuatan atap tempat air wudhu di mesjid. Dan itupun hanya di kerjakan sendiri oleh kepala desa," tegasnya.

Hingga saat ini penetapan dusun Waimili oleh Pemerintah Kabupaten sebagai desa persiapan tidak berjalan. Secara administrasi desa mereka masih bergantung hidup pada desa induk, yaitu desa Foya Tobaru.

"Kami masyarakat desa Waimili yang mayoritas suku jawa sangat berharap agar kepala desa kami jangan pilih kasih, karena kami tahu bahwa dana yang di berikan pemerintah itu adalah hak kami juga," kesalnya.

Memasuki bulan April tahun 2018, mereka mengakui bahwa tidak ada sedikitpun dana yang di berikan oleh kepala desa kepada masyarakat, sehingga mereka tidak dapat melakukan pembangunan di desa mereka.

"Untuk membuat jembatan darurat dari batang kelapa saja kami harus patungan dana agar kami masyarakat Waimili bisa melakukan aktifitas kesana kemari," tutur warga yang tidak mau namanya dipublikasi oleh LINDO.  (FAISAL)