Senin, 27 Mei 2019 | 01:01:46 WIB

Komisi I Desak Pemkab Halut Selesaikan Temuan BPK

Senin, 9 Juli 2018 | 16:56 WIB
  • Foto Sekretaris Komisi DPRD Halut, Irfan Soekoenay,SH.(Lindo/Ivan)

HALUT, LINDO- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tampaknya tidak serius menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara terkait aset daerah.

Buktinya, data yang diperoleh wartawan liputanindonesianews.com dalam LHP BPK Malut tertanggal 8 Juni 2016 dijelaskan ada Ratusan aset milik Pemkab Halut yang BPKB-nya Belum Diserahkan ke Bidang Aset DPPKAD yakni, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jumlah barang 36 harga Rp 993.145.000, Dinas Pekerjaan Umum 18.000.000, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah 228.900.000 Dinas Perhubungan 11 926.703.000 Dinas Tata Kota Kebersihan, Dinas Pertamanan 1.878.500.000, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rp. 37.000.000.

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 18.500.000, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 248.800.000, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 464.433.000, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 720.813.000, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD 564.480.000, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16 433.622.728, Badan Inspektorat Daerah 105.300.000, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan 423.653.000.

Sementara untuk Kecamatan Galela 98.200.000, Kecamatan Tobelo 585.100.000, Kecamatan Tobelo Selatan 116.520.000, Kecamatan Tobelo Utara 11.600.000, Kecamatan Tobelo Tengah 11.600.000, Kecamatan Tobelo Timur 11.600.000, Kecamatan Tobelo Barat 11.600.000, Kecamatan Kao Utara 29.600.000, Kecamatan Kao Barat 11.600.000, Kecamatan Kao Teluk 12.400.000, Kecamatan Malifut 64.400.000, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa 406.435.000, Badan Pelaksana Penyuluh Dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan 154.500.000, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 25.000.000 31 Dinas Perindustrian. Perdagangan, Koperasi dan UMKM 17 336.900.000 maka total aset yang BPKB nya belum dikembalikan sebanyak 182 Unit dengan total Rp. 8.948.904.728,00.

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Halut, Irfan Soekoenay kepada wartawan liputanindonesianews.com mengatakan, pihaknya mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melalui dinas terkait agar menyelesaikan semua temuan yang telah disampaikan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Halmahera Utara sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi jika masih ada temuan maka harus disegera ditindak lanjuti oleh Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut),"pinta Irfan(van)