Sabtu, 20 Oktober 2018 | 03:16:01 WIB

Jika Dipenuhi Semua Syarat, Kemnaker Akan Buka Penempatan TKI Ke Saudi Arabia Dengan Sistem Baru

Selasa, 10 Juli 2018 | 13:12 WIB
  • Tenaga Kerja Indonesia (TKI). (ilustrasi). (FOTO : TRIBUNNEWS.COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO -  Walaupun belum dipastikan kapan akan diterapkan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuka penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Saudi Arabia (SA) dengan sistem baru.

“Sistem baru dalam penempatan TKI ke Saudi Arabia (SA) ini tanpa mencabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah,” kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN), Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Soes Hindarno kepada Lindo, di Jakarta, Selasa (10/7).

Namun lanjutnya, untuk membuka penempatan TKI ke Saudi Arabia (SA), pemerintah Indonesia telah menentukan syarat - syarat kepada pemerintah SA yang harus dipenuhi oleh pemerintah SA, agar penempatan TKI ke SA dengan sistem tersebut bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia, karena menyangkut perlindungan TKI yang bekerja di SA. 

Menurutnya, jika pemerintah SA dapat memenuhi semua syarat permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, maka penempatan TKI ke SA dengan sistem baru bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu syarat kelompok pertama dan syarat kelompok kedua.  Pada syarat kelompok pertama yang harus dipenuhi pemerintah SA, yaitu paspor Tenaga Kerja Indonesia TKI dipegang TKI itu sendiri, gaji TKI harus lewat rekening tabungan TKI, ada libur satu hari dalam seminggu atau libur tersebut dikonversi dengan hitungan kerja/lembur, TKI boleh berkomunikasi dengan keluarga TKI dan Kedutaan Besar Indonesia di SA. 

Sedangkan syarat kelompok kedua yang harus dipenuhi pemerintah SA yaitu : pemerintah SA sanggup menempatkan Atase tenaga kerjanya di Kedutaan Saudi di Jakarta, kasus TKI yang tersisa di SA harus diselesaikan secara bertahap, adanya call center pengaduan TKI, pemerintah SA mengeluarkan kebijakan memberikan sanksi atau hukuman bagi majikan yang mempekerjakan TKI secara ilegal, dan pemerintah SA berjanji menutup semua akses yang menerbitkan rekomendasi visa kecuali dari Atase Ketenagakerjaan SA yang nantinya bisa berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Soes mengaku, pihak pemerintah SA berjanji akan memenuhi semua permintaan pemerintah Indonesia.  “Peraturan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di SA sudah berubah, dengan dikeluarkannya Undang- Undang (UU) yang melindungi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Saudi,” ungkap Soes.

Jika pemerintah SA sudah memenuhi semua permintaan Indonesia dalam penempatan TKI ke SA dengan sistem baru ini, maka dilanjutkan dengan dikeluarkannya perjanjian yaitu Joint Statement antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI) dengan Menaker SA dan dilanjutkan dengan perjanjian yang bersifat teknis antara Direktor Jenderal dibawah Menaker SA dengan Dirjen Binapenta Kemnaker .

“Perjanjian inilah sebagai batang tubuh awalnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang penempatan TKI ini. Pasca Permenaker ditetapkan, maka penempatan TKI dengan sistem ini bisa dijalankan, setelah empat bulan permenaker ini ditetapkan,” jelas Soes.

Kemnaker juga tambahnya, juga menseleksi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diijinkan bisa menempatkan TKI ke SA dengan sistem baru ini.

“Hanya 200 PPTKIS yang kami anggap layak untuk menempatkan TKI ke SA, karena kami tidak mau sembarangan memilih PPTKIS. Begitu juga Agency di SA yang menjadi mitra atau mempunya hubungan rekruitmen TKI dengan PPTKIS, juga diseleksi oleh pemerintah SA,” ujarnya.

“Nantinya, TKI yang akan ditempatkan ke SA adalah TKI yang benar - benar berkompeten, sesuai dengan jabatannya, “kalau tidak ada jabatan dalam kerjanya, akan serabutan kerjaannya,” ucap Soes.

Menurutnya, jabatan TKI yang nantinya yang dibutuhkan oleh SA, jabatan inilah yang akan dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK). 

Sedangkan BLK yang melatih calon TKI adalah BLK milik pemerintah sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migram Indonesia (PPMI) adalah BLK pemerintah, bukan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN). 

“Namun jika Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di wilayahnya belum mempunyai BLK, boleh bekerja sama dengan BLK LN, sesuai dengan ketentuan yang ada,” terang Soes. (ARMAN R)