Minggu, 21 Oktober 2018 | 02:50:43 WIB

Kemnaker Dorong Pengawas Ketenagakerjaan Bekerja Secara Kreatif Dan Inovatif 

Kamis, 12 Juli 2018 | 11:46 WIB
  • (FOTO : ARMAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong Pengawas Ketenagakerjaan, baik Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah, agar mengembangkan sistem kerja yang inovatif dan kreatif sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

 

Hal ini diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan menyerap tenaga kerja dengan tetap menegakkan norma dan aturan pengawasan ketenagakerjaan yang sesuai peraturan perundangan.

 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudarmanto mewakili Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2018, di Jakarta, Rabu Malam (11/7).

 

"Kita sangat yakin apabila pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan strategi yang inovatif sesuai dengan potensi daerah, niscaya akan mampu menumbuhkan investasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja," ujar Hery Sudarmanto.

 

Dalam acara yang diikuti 400 orang pejabat struktural dan fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi ini, Sekjen Kemnaker menilai, dengan diberlakukannya Undang - Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), maka ada pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

 

Oleh karenanya, Hery berpesan agar sistem komunikasi dan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibangun berdasarkan data dan informasi yang akurat.

 

"Untuk itu, perlu dibangun suatu jaringan informasi yang mampu menyajikan data terkini, dalam suatu jaringan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi," pesan Hery.

 

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja  (Dirjen Binwasnaker & K3) Kemnaker, Sugeng Priyanto menyatakan, salah satu tujuan Rakornas ini adalah untuk membangun komunikasi yang intens antara pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah.

 

"Serta mengevaluasi dan tentunya mencari titik temu permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di tingkat pusat dan daerah," terang Sugeng.

 

Dalam acara ini, Dirjen Sugeng juga melaporkan sejumlah capaian pengawas ketenagakerjaan hingga Juni 2018. Diantaranya:

 

1. Telah dilakukan penyidikan terhadap 75 kasus, di mana 13 diantaranya diselesaikan melalui tindak pidana ringan dan telah memiliki keputusan hukum tetap (inkracth).

 

2. Program penarikan pekerja anak berhasil menarik 7 ribu anak dari bentuk pekerjaan terburuk.

 

3. Meningkatnya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

 

4. Meningkatkan 30 kompetensi pengawas ketenagakerjaan menjadi Penyidik PNS (PPNS). Sehingga saat ini terdapat 394 PPNS.

 

5. Melakukan IVA Test terhadap 3.225 pekerja perempuan.

 

Namun begitu, Sugeng meminta kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja, agar capaian-capaian pengawasan ketenagakerjaan bisa lebih maksimal.

 

"Untuk itu, gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk meningkatan pelaksanaan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan serta Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan," ujarnya.

 

Dalam kesempatan ini juga, dilakukan penyerahan penghargaan kepada sebelas kepala dinas ketenagakerjaan dan sebelas PPNS tingkat provinsi yang berhasil menyelesaikan kasus ketenagakerjaan melalui tindak pidana ringan dan telah memiliki keputusan hukum tetap (inkracth), yaitu: Provinsi Maluku, Provinsi Banten, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu. (ARMAN R)