Sabtu, 15 Desember 2018 | 21:14:59 WIB

Kuasa Hukum Ahli Waris Hohakai Desak PN Tobelo Segera Eksekusi Lahan Milik Kliennya

Senin, 30 Juli 2018 | 07:11 WIB
  • Kuasa Hukum Ahli Waris Hohakai Julius Lobiua SH, MH (kiri) bersama Salah satu Staf Bidang Pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer Mahkamah Agung (MA), H. Abdullah H. Abbas SH (berbaju coklat) saat melakukan kunjungan kerjanya di Pengadilan Negeri (PN) Tobelo, Halmahera Utara, Jumat (27/7) pagi. (FOTO: ALDY/LINDO)

TOBELO, LINDO – Lambatnya penanganan kasus eksekusi pembebasan lahan milik warga Hohakai di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukan disebabkan karena minimnya biaya eksekusi, namun tidak berkoordinasi antara aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Tobelo dengan para ahli waris Hohakai yang ada di Tobelo.

Demikian hal itu ditegaskan Kuasa Hukum Ahli Waris Hohakai Julius Lobiua SH, MH, saat menggelar jumpa pers di sebuah rumah makan di kawasan Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (27/7) sore.

Lebih lanjut Julius mengungkapkan tertundanya penanganan pelaksanaan eksekusi lahan milik warga Hohakai yang ada di Desa Rawajaya juga disebabkan tidak ada pemberitahuan dari PN Tobelo soal anggaran maupun waktu pelaksanaan eksekusi. Sedangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah)  adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.

“Menurut hasil konsultasi kami kepada Pengadilan Negeri Tobelo ada bermacam-macam alasan yang disampaikan oleh oknum pegawai PN Tobelo soal waktu pelaksanaan dan anggaran eksekusi lahan. Sedangkan saya lihat terhambatnya pelaksanaan eksekusi bukan pada biayanya, namun pada pendukung pelaksanaan eksekusi itu,” katanya.

Sementara putusan MA soal eksekusi lahan milik ahli waris Hohakai berlaku sejak Januari 2018 dan hingga kini persoalan ini masih mandek di PN Tobelo. Julius berharap persoalan eksekusi ini jangan sampai berlarut-larut, karena putusan Inkrah dari MA sudah ada dan hal itu segera dilaksanakan.

“Sudah ada putusan inkrah dari MA, jadi jangan terlalu lama-lama, kami sudah bosan dengan janji-janji dari PN Tobelo,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi lahan milik warga yang dimenangkan ditingkat MA harus dibiayai oleh negara, jika memang hal itu tidak ada maka pihaknya siap memfasilitasi negara untuk membiayai pelaksanaan eksekusi itu.

“Kami siap memfasilitasi negara jika anggaran sangat minim dalam pelaksanaan eksekusi. Kami ahli waris Hohakai sudah siap dalam anggaran eksekusi nanti. Kami tidak ingin persoalan ini terhambat karena gara-gara ada oknum PN Tobelo yang memperkeruh suasana dalam pelaksanaan eksekusi lahan milik klien kami,” tegasnya.

Dia berjanji dalam pelaksanaan eksekusi lahan milik ahli waris Hohakai di Desa Rawajaya akan dituntaskan pada pekan depan. Dia tidak mau lagi PN Tobelo beralasan yang bukan-bukan.

“Kami para ahli waris dan kuasa hukum Hohakai menginginkan agar persoalan pelaksanaan eksekusi lahan kami di desa Rawajaya segera dituntaskan pada awal Agustus ini. Jangan ada lagi menunda-nunda dengan alasan yang tidak masuk dalam putusan itu,” ungkapnya.

Sebelumnya Julius bersama para ahli waris ikut dalam rombongan salah satu Staf Bidang Pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer Mahkamah Agung (MA), H. Abdullah H. Abbas SH di Pengadilan Negeri (PN) Tobelo, Halmahera Utara, untuk berkonsultasi soal kasus yang ditangani oleh PN Tobelo. (ALDY)