Minggu, 16 Desember 2018 | 20:44:05 WIB

Komisi I DPR RI Janjikan Kesejahteraan dan Peningkatan Alutsista Pada TNI

Kamis, 2 Agustus 2018 | 16:49 WIB
  • (FOTO: PENREM BABULLAH/LINDO)

TERNATE, LINDO - Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Korem 152/Babullah dalam rangka agenda reses ke-II.

Rombongan yang berjumlah sebanyak 25 orang itu, ketuai oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ir H Satya Widya Yudha, tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dengan menumpang pesawat Garuda dan disambut oleh Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, Kapolda Malut Brigjen Pol Drs M Naufal Yahya, Kabinda Malut Brigjen TNI Gatot Eko Puruhito, Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, Danlanud Leo Wattimena Kolonel Pnb Rachmad Syah Lubis, Danlanal Ternate Letkol Laut (P) Wishnu Kusardianto, Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Para Dandim, Perwira jajaran Polda Malut dan Korem 152/Babullah.

Rombongan bertolak menuju Makorem 152/Babullah dan disambut tarian khas daerah Cakalele dan menerima Jajar kehormatan dari Dinas Jaga Satri Korem, kemudian dilanjutkan rapat dengar pendapat di Aula Makorem.

Dalam kesempatan tersebut diawali sambutan dari ketua rombongan yang menyampaikan bahwa agenda kali ini dalam rangka reses II Program Kerja Komisi 1 DPR RI yang dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua guna menjaring informasi yang nyata dilapangan untuk dijadikan bahan pengajuan kepada pemerintah sesuai bidang kerja komisi 1 Pertahanan dan Keamanan.

Kegiatan dilanjutkan paparan dari Pangdam XVI/Pattimura, Danlanud Leo Wattimena dan Danlanal Ternate dimana masing-masing menjelaskan tupoksi, capaian serta kendala yang dihadapi yang menghambat optimalisasi dalam menjalankan tugas sesuai matra Darat, Laut dan Udara. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan sesi tanya jawab dari berbagai permasalahan yang ada sesuai dengan paparan yang telah disampaikan.

Dipenghujung rapat dengar pendapat Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengaku telah mendapatkan point yang menjadi kendala terbesar yang dialami satuan di Maluku Utara antara lain keterbatasan personel maupun alutsista dihadapkan dengan luas lokasi serta kesejahteraan Prajurit dimana tingkat biaya hidup Prajurit yang tinggi sehingga sangat layak untuk diajukan mendapatkan tunjangan kemahalan seperti halnya di Papua.

"Untuk itu ini akan menjadi konsern kita selain memperjuangkan penambahan alutsista juga meningkatkan kesejahteraan Prajurit di Maluku Utara," paparnya.

Namun sebelum pertemuan ditutup Pangdam memberikan statementnya bahwa "berbagai kendala yang dihadapi dan disampaikan kepada Komisi 1 DPR RI.

"Bukan menjadi alasan diri kita sebagai Prajurit untuk bercengeng maupun berkeluh kesah, namun selama ini kita melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi, segala keterbatasan yang ada tidak menjadikan kita lemah namun menjadi tantangan kita untuk selalu berinovasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas," pungkas Pangdam. (Penrem 152/Aldy)