Minggu, 19 Agustus 2018 | 07:17:05 WIB

KUNJUNGAN KERJA KOMISI SATU DPR-RI KE KOREM 152 BABULLAH SEKALIGUS JAJIKAN KESEJATRAAN PRAJURIT DAN PERLENGKAPAN ALUTSISTA

Kamis, 2 Agustus 2018 | 20:11 WIB
  • Foto penrem 152 Bbl

Ternate Lindo-Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2018 melakukan kunjungan kerja ke Korem 152/Babullah dalam rangka agenda reses ke-II, rombongan yang berjumlah 25 Orang tersebut ketuai oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc.

Rombongan  tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dengan menumpang pesawat Garuda dan disambut oleh Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, Kapolda Malut Brigjen Pol Drs. M. Naufal Yahya, M.Sc (Eng), Kabinda Malut Brigjen TNI Gatot Eko Puruhito, Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.E., M.M., Danlanud Leo Wattimena Kolonel Pnb Rachmad Syah Lubis, Danlanal Ternate Letkol Laut (P) Wishnu Kusardianto, Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., Para Dandim, Perwira jajaran Polda Malut dan Korem 152/Babullah.

Selanjutnya Rombongan bertolak menuju Makorem 152/Babullah dan disambut dengan tarian cakalele khas daerah maluku utara dan kemudian menerima Jajar kehormatan dari Dinas Jaga Satri Korem, kemudian dilanjutkan dengan Agenda  rapat dengar pendapat di Aula Makorem, dalam kesempatan tersebut rapat diawali dengan sambutan dari ketua rombongan yang menyampaikan bahwa agenda kali ini adalah  dalam rangka reses II Program Kerja Komisi 1 DPR RI yang dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua guna menjaring informasi yang nyata dilapangan untuk dijadikan bahan pengajuan kepada pemerintah sesuai bidang kerja komisi 1 Pertahanan dan Keamanan. Katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Pangdam XVI/Pattimura, Danlanud Leo Wattimena dan Danlanal Ternate dimana masing-masing menjelaskan tupoksi, pencapaian serta kendala yang dihadapi yang dapat menghambat optimalisasi dalam menjalankan tugas sesuai matra Darat, Laut dan Udara. Jelasnya

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan sesi tanya jawab dari berbagai permasalahan yang  sesuai  dengan paparan yang telah disampaikan.

Dan pada penghujung rapat dengar pendapat Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengaku telah mendapatkan point yang menjadi kendala terbesar yang dialami satuan di Maluku Utara antara lain keterbatasan personel maupun alutsista dihadapkan dengan luas lokasi serta kesejahteraan Prajurit dimana tingkat biaya hidup Prajurit yang tinggi sehingga sangat layak untuk diajukan mendapatkan tunjangan kemahalan seperti halnya di Papua untuk itu hal ini akan menjadi konsern kita selain memperjuangkan penambahan alutsista juga meningkatkan kesejahteraan Prajurit di Maluku Utara.tegasnya.

Namun sebelum pertemuan ditutup Pangdam memberikan statementnya bahwa "berbagai kendala yang dihadapi dan disampaikan kepada Komisi 1 DPR RI, bukan menjadi alasan diri kita sebagai Prajurit untuk bercengeng maupun berkeluh kesah, namun selama ini kita melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi, dengan segala keterbatasan yang ada tidak menjadikan kita lemah namun akan menjadi tantangan bagi kita untuk selalu berinovasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas". Pungkas Pangdam. (Faisal/Penrem 152)