Rabu, 21 November 2018 | 19:28:21 WIB

Soal Tapal Batas, Kemendagri Sebut Enam Desa Sah Masuk Wilayah Pemkab Halut

Kamis, 6 September 2018 | 22:58 WIB
  • Ilustrasi - Suasana sidang di MK di Jakarta. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Polemik masaalah enam desa ahirnya tuntas. Ini setelah adanya keputusan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), yang memutusan enam desa tetap masuk wilayah administrasi kabupaten Halmahera Utara (Halut).

"Enam desa masuk kecamatan Kao Teluk kabupaten Halut, ini sudah selesai," tegas Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fokrulloh, kepada wartawan usai memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap sengketa hasil Pilgub Maluku Utara, Rabu (6/9).

Dirjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan, hasil proses penyelesaian sengketa enam desa, baik Pemkab Halbar maupun Halut pada 24 Agustus lalu, sama-sama legowo menyerahkan Kemendagri untuk memutuskan, dan keduanya siap menerima hasil putusannya. Namun Kemendagri tidak membuat keputusan baru dan menggunakan keputusan yang dikeluarkan sebelumnya.

"Yang berlaku adalah Permendagri 137 tahun 2017, dimana wilayah tersebut masuk kabupaten Halut, sebab peraturannya masih berlaku memiliki kekuatan hukum mengikat," terangnya.

Karena itu lanjut dia, jika pemkab Halbar masih menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, maka bertentangan dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu, mulai dari permendagri nomor 66 tahun 2011, permendagri nomor 18 tahun 2013, permendagri nomor 55 tahun 2015, dan sampai dengan yang terakhir permendagri yang terbaru yaitu permendagri nomor 137 tahun 2017, tetap mengatur masuk pada kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.

"Karena itu akan ada sanksi, bisa pidana dan administrasi, atau sanksi perdata bagi pihak yang dirugikan. Kalau pemerintah Halbar memasukan data penduduk, maka itu tidak bisa, kecuali masyarakatnya ingin pindah dan menyampaikan permohonan pindah, tapi wilayah itu masuk kabupaten Halut," paparnya.

Dia mengatakan, Kemendagri hanya mengakui kecamatan dan desa yang memiliki kode wilayah. Enam desa kata dia, memiliki kode wilayah Halut. Meski begitu, keputusan Kemendagri ini jika ada pihak yang tidak menerima, maka dapat mengajukan pengujian ke Mahkamah Agung (MA).

"Saya dari dukcapil (Kemendagri) akan membantu KPU untuk menyisir data ganda di enam desa, yang sebagian terdata di Halut dan sebagian terdata di Halbar. Agar Pileg dan pilpres tidak lagi ada masalah," tukasnya.

Sementara saat menyampaikan Kesaksian, Dirjen Dukcapil menjelaskan aspek wilayah administrasi, aspek kependudukan dan aspek daftar pemilih potensial pemilihan mengenai wilayah administrasi.

Dia mengatakan, pada pilkada Malut, terdapat yang diakui oleh dua kabupaten yaitu Halut dan halbar, dengan dua nama kecamatan yang berbeda.

Sementara, dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku 6 desa merupakan cakupan wilayah kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diatur dalam PP nomor 42 tahun 1999 tentang pembentukan dan penataan beberapa kecamatan termasuk kecamatan Malifut di wilayah kabupaten tingkat 2 (dua) Maluku Utara.

Dari perspektif pemerintahan setiap kabupaten kota kecamatan maupun desa diberi kode wilayah tertentu, apabila Kemendagri belum mendapatkan kode wilayah maka berarti daerah tersebut belum menjadi Desa maupun perlu menjadi kecamatan, pihaknya menyebut Desa persiapan ataupun kecamatan persiapan di dalam perspektif alokasi dana bisa belum dihitung sebagai Desa, melainkan hanya sebatas desa persiapan.

"Saat ini kode kecamatan sudah tertuang didalam permendagri 137 tahun 2017 dalam perspektif wilayah administrasi, dengan demikian Kemendagri akan menyusun data kependudukan," ujarnya.

Dia menegaskan, apabila sebuah desa atau kecamatan tidak memiliki kode wilayah maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai wilayah administrasi maka penyelenggaraan pemerintahan nya adalah tidak sah bertentangan dengan undang-undang otonomi daerah yang mengatur jaoannya roda organisasi pemda dan bertentangan dengan undang-undang administrasi pemerintahan dengan penjelasan ini kami berharap sengketa  sudah bisa kita sudahi melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menyikapi penjelasan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dalam praktek pemerintahan tentu saja harus melihat banyak aspek, termasuk pada aspek sosiologis dan aspek ketaatan pemerintah. Hal ini Mendagri harus selalu mengingatkan.

“Pemerintah pusat mengingatkan kepada jajaran di kabupaten kota agar tidak ada daerah-daerah yang menggunakan pendekatan pelayan pemerintahan bersifat kembar,” tegasnya. (ALDY)