Selasa, 20 November 2018 | 23:08:32 WIB

KPU Malut Prediksi PSSU 17 Oktober Akan Berpotensi Konflik

Senin, 24 September 2018 | 22:13 WIB
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) Sahrani Somadayo. (FOTO: SPM/LINDO)

TERNATE, LINDO - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara PHP Gubernur Maluku Utara pada tanggal 17 September 2018 lalu, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) memprediksi Pemungutan Surat Suara Ulang (PSSU) pada 17 Oktober mendatang di enam Desa Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan dua Kecamatan di Kabupaten Sula dan Kabulaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara sangat berpotensi kecurangan dan akan terjadi konflik.

Ketua KPU Sahrani Somadayo saat di temui LINDO di Hotel Emerland di bilangan Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, mengatakan PSU nanti akan berpotensi konflik mulai dari dua kecamatan yang ada di Kabupaten Sula dan Pulau Taliabu. Apa lagi di enam Desa, katanya masing-masing akan mempertahankan KTP yang mereka miliki.

"Semua ini akan berpotensi konflik mulai dari dua kecamatan yang ada di Kabupaten Sula dan Pulau Taliabu. Di enam desa ini berpotensi kecurangan dan potensi konflik, apa lagi di enam Desa ini masing-masing akan pertahankan KTP yang mereka miliki," ujar Sahrani.

Namun mengenai KTP di enam Desa di Kabupaten Halbar pihaknya akan melakukan pendataan ulang secara terpisah, termasuk di Kabupaten Halut juga akan dilakukan dengan cara yang sama.

"Kita akan melakukan pendataan ulang  jadi untuk yang Halbar kita pisahkan dan Halut juga kita pisahkan, berdasarkan KTP bukan berdasarkan keinginan orang perorangan, karena ini perintah Mahkama Konstitusi (MK) seperti ini, maka apa yang diperintahkan MK itu yang kita laksanakan sesuai dengan putusan," jelas Sahrani.

Menurutnya untuk TPS secara keseluruhan dari enam desa dan dua kecamatan yang ada di Sula dan Pulau Taliabu sebanyak 90 TPS. Sementara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di KPU sekita 29 hingga 30 ribu sekian.

"Namum ini kita akan cermati lagi sehingga kalau ada yang terdapat DPT ganda akan kita tandai agar jangan didistribusi surat C6 KWK," cetusnya. (MUD)