Senin, 14 Oktober 2019 | 06:11:50 WIB

Dua Eks Legislator Sumut Dituntut 6 Tahun Penjara

Kamis, 21 Maret 2019 | 08:09 WIB
  • Suasana sidang Tipikor. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Arifin Nainggolan dan Mustofawiyah dituntut enam tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair enam bulan kurungan. Keduanya diyakini menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait sejumlah pengesahan APBD.

Secara bersamaan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) turut menuntut dua anggota DPRD Sumut lainnya, yakni Sopar Siburian dan Analisman Zalukhu. Keduanya dituntut empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan.

"Memohon majelis hakim, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Nanang Suryadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2019.

Selain hukuman pidana, keempatnya juga dituntut membayar uang pengganti dari penerimaan suap. Arifin diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp530 juta dan Mustofawiyah senilai Rp480 juta. Apabila tidak sanggup membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Sementara Sopar diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp270,5 juta dan Analisman sejumlah Rp400 juta. Jika keduanya tak mampu membayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan.

Selain itu, JPU KPK juga menuntut pencabutan hak politik Arifin dan Mustofawiyah selama lima tahun. Kemudian Sopar dan Analisman selama tiga tahun.

Dalam dakwaan, keempatnya disebutkan menerima uang suap dari Gubernur Gatot agar memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012. Kemudian pengesahan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Sumatera Utara TA 2013.

Selanjutnya pengesahan terhadap APBD Sumatera Utara TA 2014, pengesahan terhadap P-APBD Sumatera Utara TA 2014, serta pengesahan terhadap APBD Sumatera Utara TA 2015.

Atas perbuatannya, keempatnya disangkakan melanggar pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

MEDCOM