Selasa, 21 Mei 2019 | 02:00:35 WIB

Pemerintah Akan Bangun Pangkalan Ojek Daring

Senin, 25 Maret 2019 | 16:41 WIB
  • Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin (25/3/2019). (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah berjanji menyediakan pangkalan (selter) ojek daring. Hal ini menjadi cara pemerintah membantu pengemudi ojek daring dan penggunanya.

"Selter ini bentuk pelayanan, penghormatan, dan penghargaan kita pada para pengemudi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.

Dia menyebut sejatinya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, aplikator ojek daring diminta menyediakan pangkalan. Namun, pemerintah juga merasa perlu berpartisipasi.

Rencananya, kata dia, pangkalan yang disediakan pemerintah akan dibangun di jalan negara. Untuk tempat seperti mal, selter menjadi urusan pengembang aplikasi dibantu pengelola mal.

Budi mengatakan dalam waktu dekat, Kemenhub akan meresmikan pangkalan di pusat belanja Grand Indonesia, Jakarta Pusat. "Nanti di sana ada tempat khusus sepeda motor (daring) dan juga taksi daring," pungkas dia.

Di sisi lain, Kemenhub telah mengumumkan tarif resmi terbaru ojek daring. Rencananya tarif baru ini bakal diberlakukan saat Hari Buruh, 1 Mei 2019.

Penentuan tarif ditentukan berdasarkan tiga zona. Zona pertama adalah Sumatra, Jawa, dan Bali. Zona kedua meliputi Jabodetabek. Zona ketiga mencakup Kalimantan dan Sulawesi.

Tarif meliputi biaya jasa minimal, yaitu biaya untuk jarak tempuh paling jauh empat kilometer pertama. Selain itu, ada pula biaya jasa batas bawah dan atas, yakni biaya minimum dan maksimum yang dikenakan per satu kilometer selanjutnya.

Untuk zona I, biaya jasa minimal berkisar antara Rp7 ribu sampai Rp10 ribu. Biaya jasa batas bawahnya sebesar Rp1.850 dan biaya jasa batas atas Rp2.300.

Untuk zona II, biaya jasa minimal sebesar Rp8 ribu sampai Rp10 ribu. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2 ribu dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500.

Sementara itu, untuk zona III, biaya jasa minimal adalah Rp7 ribu sampai Rp10 ribu. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600.

MEDCOM