Senin, 14 Oktober 2019 | 06:15:28 WIB

Vonis Idrus Marham Diputuskan H-1 Pemilu

Jum'at, 29 Maret 2019 | 05:43 WIB
  • Terdakwa dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 Idrus Marham. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Terdakwa dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 Idrus Marham segera menghadapi vonis. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengagendakan pembacaan vonis sehari sebelum pemilu serentak.

"Putusan nanti kita sampaikan pada Selasa, 16 April 2019, dua minggu dari sekarang," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.

Ditemui usai sidang pembacaan pleidoi, Idrus yakin majelis hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta. Bila diputus dihukum pidana, Idrus berharap putusan itu berlandaskan fakta di persidangan.

"Jadi kalau misalnya orang dihukum pasti faktanya ada. Tetapi terkait dengan saya, saya punya keyakinan, bahwa majelis hakim pasti berdasarkan fakta, bukan yang lain," singkat Idrus.

Dalam pledoinya, mantan Menteri Sosial itu menganggap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) tak terbukti. Idrus memohon dibebaskan.

Dia juga menjelaskan hubungannya dengan eks Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih tak ada yang spesial. Ia membantah punya kepentingan terkait proyek PLTU Riau-1.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menampik memiliki kepentingan politis terkait pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar 2017. Ia bukan calon ketua umum Partai Golkar yang saat itu dicari untuk menggantikan Setya Novanto.

JPU KPK sebelumnya menuntut Idrus lima tahun penjara. Dia juga dituntut membayar denda Rp300 juta rupiah subsider empat bulan kurungan.

Idrus bersama eks Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih menerima hadiah berupa uang total Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Uang diduga mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Uang suap itu diduga diberikan agar bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

MEDCOM