Selasa, 15 Oktober 2019 | 16:31:57 WIB

Jokowi Akui Sudah Teken Perpres Mobil Listrik

Kamis, 8 Agustus 2019 | 12:23 WIB
  • Presiden Joko Widodo sedang memeriksa kendaraan listrik (electric vehicle/EV). (FOTO: KOMPAS/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) soal mobil listrik. Ia berharap, Perpres tersebut dapat menunjang industri mobil listrik di Indonesia.
 
"Sudah saya tandatangani Senin (5 Agustus 2019) pagi," kata Jokowi di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.
 
Jokowi berharap, Perpres dapat mendorong pelaku industri otomotif untuk mempersiapkan membangun industri mobil listrik di Tanah Air. Apalagi, menurut dia, bahan baku untuk memproduksi baterai untuk mobil listrik melimpah di Indonesia.

"Sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita bisa mendahului membangun mobil listrik yang murah, kompetitif, karena bahan-bahannya ada di sini," jelasnya.
 
Kendati demikian, Jokowi menyebut jika industri mobil listrik tidak akan terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, menurut dia, pelaku industri otomotif juga akan melihat pasar yang ada di Indonesia.
 
Kepala Negara tak ingin pembangunan industri mobil listrik menjadi sia-sia karena sepi konsumen. Sebab, ia menilai, harga mobil listrik akan jauh lebih mahal dari mobil biasa.
 
"Pasti juga akan melihat pasar. Melihat pembeli. Apakah membuatnya bisa, yang beli ada? Karena 40 persen harganya lebih mahal dari mobil biasa," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah mengenai regulasi kendaraan listrik akan berlaku pada 2021.
 
Aturan itu merupakan revisi dari PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 
"Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi dan regulasi ini akan berlaku di 2021," katanya di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

Ia menjelaskan kedua aturan tersebut akan memuat insentif fiskal bagi kendaraan ramah lingkungan berdasarkan kadar emisinya. Termasuk mengenai teknologi dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri kendaraan listrik. Jumlah TKDN yang digunakan dalam mobil listrik minimum sebesar 35 persen.
 
"Karena dalam waktu tiga tahun sudah dimintakan lokal kontennya 35 persen," ungkapnya.
 
Dengan penggunaan TKDN tersebut, ia yakin dapat mendorong ekspor Indonesia ke Australia. Sebab, dalam IA CEPA, Australia memperbolehkan Indonesia mengekspor mobil listrik dan hibrida dengan QVC sebesar 35 persen.
 
Saat ini sebanyak empat perusahaan sudah menyatakan komitmen untuk investasi di industri kendaraan bertenaga listrik. Perusahaan itu menargetkan untuk mulai produksi kendaraan bertenaga listrik pada 2022.
 
"Ada 3-4 principle menyatakan minat masuk ke electric vehicle. mereka semua targetnya 2022," beber Airlangga.
 
Pemerintah pun memberi kelonggaran kepada industri kendaraan listrik untuk mengimpor mobil listrik secara completely build up (CBU) pada tahap awal. TKDN sebesar 35 persen baru diwajibkan tiga tahun setelahnya.
 
"Pemerintah juga akan memberikan waktu kepada industri selama tiga tahun," pungkasnya.

MEDCOM