Senin, 14 Oktober 2019 | 06:56:05 WIB

Indonesia - Turki Tandatangani MoU Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

Minggu, 1 September 2019 | 20:15 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Indonesia dan Turki sepakat memperkuat kerja sama bilateral bidang ketenagakerjaan. Kerja sama ini diimplementasikan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/nota kesepahaman, yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri dengan Menteri Keluarga, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Sosial Turki H.E. Mrs. Zehra Zümrüt Selçuk, di sela-sela G20 Labour and Employment Ministeral Meeting.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dengan Presiden Turki H.E. Mr. Recep Tayyip Erdogan, di sela-sela pertemuan KTT G20 di Osaka Jepang beberapa waktu lalu.

"Saya mengapresiasi inisiasi pemerintah Turki untuk meningkatkan kerja sama bidang ketenagakerjaan melalui penandatanganan nota kesepahaman ini. Kerja sama ini akan memperetat hubungan antara Turki dan Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan kedua negara," kata Menaker M. Hanif Dhakiri dalam Pertemuan Bilateral dengan Menteri Keluarga, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Sosial Turki H.E. Mrs. Zehra Zümrüt Selçuk, Matsuyama, Minggu (1/9).

Menurutnya, dengan adanya kerja sama ini akan meningkatkan kualitas dan kondisi kerja (working life), mengurangi tingkat penganguran, dan mempromosikan pelatihan vokasi sebagai sebuah motor pendorong dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di kedua negara.

"Selain itu, dapat mempercepat strategi pembangunan dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara fisik maupun mental,” terang Hanif.

Nota kesepahaman ini juga lanjutnya, diharapkan dapat mempercepat proses pengakuan kompetensi SDM Indonesia di pasar kerja Eropa.

"Saya berharap Turki dapat menjadi awal dan pintu masuk. Ketika pengakuan kompetensi SDM Indonesia ini sudah dilakukan, maka akan lebih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil Indonesia menembus pasar kerja di kawasan Eropa," harap Hanif.

Pada kesempatan itu, Menaker juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kerja sama karena Pemerintah Indonesia-Turki telah bersama-sama menyuarakan pentingnya pemberdayaan kaum muda dan peningkatan kesempatan untuk masuk dunia kerja sebagai respon terhadap digitalisasi dan future of work dalam forum-forum internasional seperti G20 ini.

"Dengan terus menjalin kerja sama yang baik, kita dapat saling berbagi pemikiran dan pengalaman terbaik mengatasi tantangan dunia kerja di era ekonomi digital, menemukan ide atau pandangan inovatif yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mempersiapkan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat mendukung upaya untuk mengurangi pengangguran muda di kedua negara," ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.


Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, ada 5 cakupan kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman ini, yaitu hubungan ketenagakerjaan, hukum, kebijakan, standar dan praktik ketenagakerjaan, pengembangan SDM, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), serta pencegahan pekerja migran unprosedural.

Putri menjelaskan, cakupan kerja sama itu diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, berupa pertukaran informasi, dokumen, pengalaman, dan praktik terbaik.  Cakupan lainnya, yaitu pertukaran kunjungan oleh para ahli dan otoritas, partisipasi dalam program dan acara seperti seminar, konferensi, lokakarya yang diselenggarakan oleh satu pihak, projek bersama dan aktivitas lain yang relevan.

Setelah penandatangan nota kesepahaman ini dilakukan, pemerintah kedua negara segera membentuk Komisi Kerja Bersama (Joint Working Commission).

"Pembentukan Komisi Kerja Bersama (Joint Working Commission) untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman dan memonitoring implementasinya sehingga tujuan MoU dapat terwujud seperti yang diharapkan," jelas Putri.

Masa berlaku MoU ini tambahnya, yaitu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode satu tahun. Hadir dalam pertemuan bilateral dan penandatanganan nota kesepahaman, yaitu Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Haiyani Rumondang, Konsul Jenderal RI di Osaka Mirza Nurhidayat, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Indah Anggoro Putri Kemnaker, Direktur Pengembangan Pasar Kerja Kemnaker Roostiawati, dan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Eva Trisiana. (ARMAN R)