Senin, 16 Juli 2018 | 05:35:46 WIB

Mensos Siap Tampung PSK Kalijodo di PSKW Pasar Rebo

Selasa, 16 Februari 2016 | 18:22 WIB
  • Petugas kecamatan melakukan pendataan warga Kalijodo di posko pendaftaran di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 15 Februari 2016. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap menampung pekerja seks komersial (PSK) wilayah Kalijodo di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Di Pasar Rebo ada PSKW cukup bagus sehingga kalau ada PSK dari luar Jakarta atau dari Jakarta, termasuk di Kalijodo, ingin mendapatkan pelatihan profesional ada di PSKW," katanya di sela rapat kerja dengan Komisi VIII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

Mensos mengatakan mereka akan mendapatkan pelatihan selama enam bulan, termasuk bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp5 juta.

"Mungkin hari ini (Selasa, 16/2) atau Rabu (17/2), saya ke sana (Kalijodo). Ada banyak pelatihan profesional sampai enam bulan. Anggaran dari Kemensos, modal semua ditransfer ke rekening mereka," ujarnya.

Ia juga menyatakan bantuan dana UEP tersebut khusus untuk para PSK, bukan warga di Kalijodo.

"Opsinya banyak, apa mereka mau langsung bekerja dan belajar keterampilan dari tim korporasinya atau mereka cukup dapatkan UEP kemudian melakukan usaha di daerahnya masing-masing," kata Mensos.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengubah kawasan Kalijodo yang terletak di wilayah Jakarta Barat menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Kepolisian meminta agar warga Kalijodo tidak ngotot dan melawan hukum terkait persoalan penertiban kawasan hiburan malam tersebut.

"Masyarakat Kalijodo tidak boleh ngotot atau melawan hukum, apalagi meminta kompensasi sesuai NJOP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal di kantornya, Jakarta, Selasa (16/2).

Menurut dia, permintaan pembayaran sesuai NJOP itu salah. Sebab, masyarakat tidak berhak karena lokasi tempat tinggalnya merupakan ruang terbuka hijau dan lahan negara.

Selain itu, Iqbal mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat di Kalijodo yang menolak rencana penertiban tersebut. (Baca: Daeng Azis: Kalau Salah, Kenapa Kami Punya Sertifikat?)

"Prinsipnya Polda Metro Jaya, didukung Kodam Jaya, mendukung kebijakan Pemprov DKI untuk penataan ruang terbuka hijau. Sebab, di situ ada dampak untuk masyarakat luas," tuturnya.

Sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara akan menggelar operasi cipta kondisi terhadap keberadaan premanisme, minuman keras, dan praktik prostitusi di kawasan lokalisasi Kalijodo Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kami akan lakukan operasi penegakan hukum di sana (Kalijodo)," kata Iqbal di Jakarta, Senin.

Iqbal mengatakan bahwa operasi cipta kondisi itu terkait dengan langkah back up rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan lokasi prostitusi Kalijodo.

Menurut Iqbal, operasi cipta kondisi di Kalijodo merupakan momentum bagi aparat kepolisian untuk mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta. (ANT)

EDITOR: ALDY M