Sabtu, 23 Juni 2018 | 13:07:14 WIB

Pemkot Jaktim dan Warga Pondok Kopi Lakukan Musyawarah Harga Tanah Dan Bangunan di BKT

Jum'at, 20 November 2015 | 23:25 WIB
  • Warga Pondok Kopi dan Pemkot Jakarta Timur Sepakat Harga Tanah di BKT Rp3juta / Meter. (FOTO: BAMBANG S/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sebanyak delapan orang warga pemilik tanah yang berada di kelurahan Pondok Kopi yang berstatus Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat, Girik, sengaja di undang oleh Lurah Pondok Kopi Drs P. Ritonga, yang bertindak selaku panitia sekaligus memfasilitasi antara warga dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta.

Dalam sosialisasi dan musyawarah itu, kedua belapihak ingin membahas tentang harga status tanah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan membahas harga tanah terendah dan harga tanah tertinggi.

Untuk harga tanah tertinggi terbagi beberapa zona (area), antara lain zona I, jalan Pondok Kelapa, dan jalan I Gusti Ngurarai, sedangkan zona dua berada di jalan Pondok Kopi Raya, zona 3 berada di jalan I Gusti Ngurarai, zona 4  berada jalan Pondok Kopi di kelurahan Pondok Kopi, kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur

Dari ke empat zona diatas terbagi dua bagian, yang pertama tanah pekarangan,  dan yang ke dua tanah kosong. Begitulah di jelaskan H Dahlan kepala unit pengadaan tanah Bina marga, sekaligus sebagai kuasa pengguna Anggaran PU beserta Stafnya khususnya yang berda di koridor  kering.

Pertemuan sosialisasi dan musyawarah harga itu, menyita waktu kurang lebih satu setengah jam, dan di sepakati oleh kedua belah pihak antara warga dengan panitia pelaksana penggadaan tanah.

Dari hasil musyawarah itu disepakati harga tanah yang tertingggi akan dibayar senilai Rp3.330.000 per meter. "Harga itu belum termasuk pembongkaran bangunan berkreteria semi permanen, permanen, dan permanen 5 sampai dengan permanen 1," ujar Dahlan.

Dalam kesepakatan tersebut juga di hadiri oleh panitia dari pihak Panitia Pembebasan Tanah (P2T), Sekertaris Kota (Sekot) dan beberapa staf dari pemerintah kota Jakarta Timur.

H Dahlan juga menjelaskan pada saat pembayaran tanah dan bangunan nanti akan berbentuk cek bank, gunanya kata dia untuk menghindari adanya pihak-pihak lain yang ikut memperkeruh suasana.

"Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam pembayaran nanti bank siapkan dananya dalam bentuk cek on bukan uang tunai. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang ikut memanfaatkan suasana pembayaran. Pemerintah sudah menunjuk secara khusus pada Bank DKI Jakarat agar masyarakat mudah mengklaim jika ada kekeliruan dalam tehnis pembayaran nanti," urainya.

Dalam pernyataan akhir H Dahlan menegaskan saat pembayaran, pemda tidak akan melakukan pemotongan sepeserpun pada warga yang menerima dana itu.

"Saya menghimbau pada warga yang mendapat ganti rugi, kami dari Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dan pemerintah Kota Jakarta Timur tidak akan melakukan pemotongan dalam berbentuk ganti rugi pada warga, tidak ada sepeserpun kami potong (dana tetap utuh)," jelas Dahlan. (MURSIDI/BAMBANG S)

Ahmad Dailangi