Rabu, 21 November 2018 | 19:29:45 WIB

Warga Tahu Soal Kenaikan Tarif STNK dari Sosial Media

Kamis, 5 Januari 2017 | 15:54 WIB
  • Antrean warga mengurusi STNK di Kantor Samsat Bandung, Jawa Barat. (FOTO: MTVN/LINDO)

BANDUNG, LINDO - Antrean tampak di Kantor Samsat Bandung Barat, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga mengantre mengurusi perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK), Kamis (5/1).

Nenden, 30, turut dalam antrean. Ia bermaksud memperpanjang masa berlaku STNK sepeda motornya di Kantor Samsat.

Nenden mengaku ia sudah mengetahui informasi soal biaya perpanjangan kenaikan tarif STNK. Ia mengaku mendapat informasi itu melalui sosial media.

"Iya saya sudah tahu informasi itu. Tapi ia berharap jangan naik tarif STNK-nya. Karena pasti banyak yang belum tahu soal informasi itu dan belum memperpanjang STNK," ungkap Nenden.

Rahmat, satu di antara warga yang belum tahu soal kenaikan tarif. Ia baru mengetahui soal kebijakan itu saat dirinya tengah mengurusi perpanjangan masa berlaku STNK.

Ia mendapat informasi itu dari petugas yang melayaninya mengurusi STNK. Informasi itu membuat Rahmat merasa keberatan.

"Soalnya saya punya tiga sepeda motor. Satu saya pakai, satu dipakai istri, dan satu lagi dipakai anak yang kuliah," kata Rahmat.

Warga Cicendo itu menilai kenaikan tarif pengurusan STNK membebankan rakyat kecil. Ia yang memiliki tiga sepeda motor pun harus membayar lebih besar ketimbang tarif biasa.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Jawa Barat berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk menggunakan sisa waktu menyosialisasikan kebijakan tersebut. Pasalnya, kenaikan tarif pengurusan STNK berlaku mulai Jumat 6 Januari.

Kepala Bapenda Jabar, Dadang Suharto, mengatakan kenaikan biaya perpanjangan STNK meripakan kebijakan pemerintah pusat. Sebab, uangnya masuk dalam penerimaan negara.

Meski demikian, ungkap Dadang, Bapenda menyosialisasikan kebijakan tersebut. Sehingga wajib pajak tak terkejut. Pembayaran pun berjalan lancar.

Pemerintah menaikan biaya pengurusan dan penerbitan STNK mulai 6 Januari 2017. Kenaikan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016.

Selain STNK, pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) juga naik. Biaya itu akan masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNPB). (MTVN)

ALDY MADJIT