Rabu, 01 April 2020 | 17:16:20 WIB

Sejumlah Proyek Mandek, HCW Malut Nilai Kabupaten Taliabu Rawan Korupsi

Jum'at, 6 April 2018 | 02:32 WIB
Sejumlah Proyek Mandek, HCW Malut Nilai Kabupaten Taliabu Rawan Korupsi

Pembangunan SMP Negeri 1 Taliabu Barat yang terindikasi korupsi. (FOTO: IKELAS/LINDO)

TALIABO, LINDO - Halmahera Corrption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara meminta pihak penegak hukum lebih berkonsentrasi di Kabupaten Pulau Taliabu. Pasalnya dalam investigasi HCW telah ditemukan berbagai macam pembangunan yang dari tahun ke tahun rata-rata tidak selesai di kerjakan alias dikorupsi.

"Kami nilai disana minimnya sistem pengawasan sehingga menciptakan ruang korupsi yang cukup besar," kata Wakil Direktur HCW Rajak Idrus.

Menurut dia, ada sejumlah proyek pembangunan yang ditemukan di Kabupaten itu banyak yang terindikasi korupsi. Salah satunya ialah pembangunan SMP Negeri 1 Taliabu, RKB SMP Negeri 1, dan pembangunan Get Hause Kecamatan Nggele.

"Sala satuh proyek yang kami temukan di Kabupaten Taliabu yang berindikasi korupsi adalah pembangunan SMP Negeri 1 Taliabu, RKB SMP Negeri 1, maupun pembangunan Get Hause Kecamatan Nggele," ujarnya.

Rajak menegaskan ada beberapa proyek pembangunan dinilai janggal karena hingga kini proyek tersebut tidak selasai dikerjakan. Salah satu yang dia maksud adalah ruang guru SMP Negeri 1 yang dibangun menggunakan APBD senilai Rp.532.745.316,21 pada tahun 2016 yang dikerjakan oleh Cv Dokuloha yang pekerjaan hanya sebatas ring balok.

“Proyek ini hingga skarang tidak selesai. Mereka hanya kerjakan cor ring balok saja. Padahal pencairan dana sudah 100 persen,” ungkap Jeck sapaan akrabnya.

Selain itu kata dia, pembangunan RKB SMP Negeri 1 yang ada di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara senilai Rp594.900.000, yang dikerjakan pada tahun 2016 oleh CV Taba Prima, juga tidak selesai. Begitu pula belanja modal pembangunan Get Hause di Kecamatan Nggele, Taliabu Barat Laut senilai Rp1.093.793.000,00 oleh CV Banggai Perdana, juga tidak selesai dikerjakan.

“Semuap proyek ini tidak selesai, sesuai data yang kami terima pencairan dananya sudah 100 persen," tandasnya.

Ia menduga beberapa proyek pembangunan yang menggunakan anggaran APBD telah disalahgunakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Taliabo.

"Masih banyak lagi belum sempat kami rilis, rata rata semua dinas yang berhubungan dengan proyek itu hampir terjadi keterlambatan. Bahkan ada yang tidak selesai pengerjaan, padahal anggaran sudah di cairkan semuanya," pungkasnya.

Dia berjanji akan membawa kasus ini ketingkat penyilidikan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan dan Kepolisian di Jakarta.

"Kami sementara masih menyusun laporan resmi agar dapat melaporkan kasus ini ke KPK atau Polisi dan Kejaksaan," tegasnya. (FAISAL)

Berita Terkait