Kamis, 09 April 2020 | 20:19:29 WIB

Prabowo-Sandiaga ingin Menyelesaikan Masalah Hukum dari Muaranya

Kamis, 17 Januari 2019 | 23:43 WIB
Prabowo-Sandiaga ingin Menyelesaikan Masalah Hukum dari Muaranya

Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyampaikan visi misi saat debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras. (FOTO: ANTARA/LINDONEWS)

JAKARTA, LINDO - Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyatakan bahwa ciri khas negara berhasil adalah lembaga-lembaga penegak hukum harus kuat.

"Ciri khas negara berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih dan juga lembaga-lembaga pemeritahan harus kuat terutama lembaga-lembaga penegak hukum," kata Prabowo saat debat perdana calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Prabowo menyatakan bahwa hakim, jaksa dan polisi harus unggul, harus baik dan tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Karena itu, dalam menghadapi masalah hukum, korupsi, masalah HAM dan terorisme, pihaknya ingin menyelesaikan dari muara masalah.

"Muara masalah, menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang, mengambil keputusan sehingga tidak bisa dikorupsi, tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok atau mepengaruhi. Ini strategi kami," kata Prabowo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis malam menggelar debat perdana debat calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam Pemilihan Umum 2019.

Debat diikuti oleh pasangan calon no urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Debat perdana kali ini mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme dengan panelis Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana, Mamtan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, ahli tata begara Bivitri Susanti dan Margarito Kamis.

(ANT)

Berita Terkait