Sabtu, 07 Desember 2019 | 22:09:51 WIB

Mengenal Kaidah Fikih, Kutipan Berbahasa Arab yang Dimunculkan Kiai Ma'ruf dalam Debat

Senin, 18 Maret 2019 | 14:11 WIB
Mengenal Kaidah Fikih, Kutipan Berbahasa Arab yang Dimunculkan Kiai Ma'ruf dalam Debat

Cawapres 01 KH Maruf Amin dalam Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2019. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Tidak keliru jika anggapan itu muncul dari seorang Martin Van Bruinessen, sosok yang sudah dikenal malang-melintang di dunia penelitian Islam tradisional dan tarekat dari Universitas Utrecht, Belanda.

Beberapa kali, Bruinessen menuliskan alasan dan analisa fikih sebagai pangkal studi dan kajian. Khusus di Indonesia, hal ini termaktub dalam tulisan berjudul Traditions for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU (1996).

"Kebanyakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) pada 1950-an dan 1960-an adalah produk pendidikan pesantren, yang mata ajaran utamanya adalah ilmu fikih," tulis Bruinessen.

Muasalnya, pergulatan masyarakat intelektual Islam dari masa ke masa mampu melahirkan tiga disiplin ilmu penting. Yaitu, usul fikih, kaidah fikih, dan fikih itu sendiri. Dalam Encyclopedia of Islam (2005), fikih didefinisikan sebagai metodologi dalam hukum Islam, atau ilmu yang didasarkan pada bukti-bukti yang mengarah pada pembentukan standar-standar hukum. Akar dari penggodokan ilmu fikih adalah Alquran, sunah (hadis), ijma'(konsensus) dan qiyas (analogi). Setidaknya, bagi pengikut mazhab Ahlus sunnah wa al jamaah atau Suni.

Fikih juga tidak tunggal. Ia hadir bukan melulu sebagai panduan individu dalam beribadah, tetapi terus meluas hingga merujuk ke ranah sosial-politik sampai melahirkan istilah fikih siyasah.

H.A Jazuli dalam Kaidah-Kaida Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (2006)menyebut, di sinilah peran kaidah fikih cukup penting. Sebab, ia mencakup peraturan dan norma-norma yurisprudensi. Semua peraturan itu, diperoleh melalui analisis induktif yang mengaitkan kelompok-kelompok masalah tertentu dengan respons hukum yang tepat.

"Apabila dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasahberbicara tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam sebuah negara, antarnegara, atau dalam kebijakan-kebijakan baik nasional maupun internasional," tulis Jazuli.

Jadi, tidaklah heran, jika tokoh politik lulusan pesantren terkesan refleks mengutip kaidah-kaidah fikih, sekalipun sedang berada di panggung umum.

KH Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid misalnya, berulangkali mengutip salah satu kaidah fikih berbunyi tasharuf al imam ala ra'iyah manuthun bi al maslahah, kebijakan pemimpin untuk rakyatnya bertumpu pada prinsip kemaslahatan.

Begitu pula, dalam Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu Presiden 2019 semalam. Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin, yang notabene tokoh pesantren mengutip pakem serupa sebagai prinsip wajib bagi seseorang yang memiliki tekad memajukan bangsa dan negara.

Kebiasaan tokoh politik NU dan pesantren mengutip istilah-istilah berbahasa Arab itu bukan sebuah kelatahan. Para ahli sudah mengamatinya sedari dulu. Bahkan, hal itu dicap sebagai jalan politik khas "kaum sarungan".

Peneliti politik dari Australian National University (ANU) Australia, Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (2009)menyebut, kaidah fikih memegang peranan penting dalam setiap pembahasan perilaku politik NU. Kebanyakan anggota NU sudah mengenalnya. Dari tingkatan santri terpelajar hingga ulama yang sudah memamahami secara khusus dari sisi penerapannya.

"Penafsiran masing-masing orang mengenai kapan dan bagaimana peraturan tersebut harus digunakan cukup beragam," tulis Fealy.

Fealy melanjutkan, prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dibagi menjadi tiga kategori utama. Yakni, kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Tentang istilah maslahat dalam kaidah fikih di atas masuk pada perjuangan kebijaksanaan.

Meskipun condong dalam penggunaan fikih sebagai instrumen sosial masyarakat Islam, tapi dalam sejarahnya, NU tidak memaknai bingkai agama dalam aktivitas politik secara tertutup. Hal itu, tampak sekali ketika NU terjun langsung sebagai partai politik. Watak fikih kebangsaan lebih dimunculkan ketimbang egoisme berbalut keislaman.

"Walaupun NU mendukung adanya rujukan konstitusional bagi Islam, partai ini lebih suka melakukan kompromi mengenai masalah itu, terutama untuk menghindari pengucilan kaum nonmuslim dan ancaman terhadap keutuhan bangsa," tulis Fealy.

Fikih kebangsaan

Ada banyak pilihan rujukan kaidah fikih bagi NU, terutama bagi penganut mazhab Syafii. Di antaranya, buku berjudul Qawaid al Ahkam fi Mashalih al Anamkarya Izzudin ibn Abdi Salam, Asbah wa Nadhairkarya Ibnu Wakil As Syafii, Al Majmu' fi Qawaid al Mazhabbuah karya Kholil al Alaby, Al Manstsur fi Tartibi al Qawaid al Fiqhiyahkarya Imam az Zarkasyi, Al Qawaidkarya Abi Bakar al Hasani, dan banyak lagi lainnya.

Afdalnya, pengutipan kaidah fikih memang tetap mempertahankan bahasa Arab sebagai redaksi asli dalam rujukan. Hanya saja, yang dianggap jauh lebih penting bagi para tokoh NU adalah fungsi dan penerapannya yang mampu melintasi berbagai kebutuhan, melintasi aneka tempat dan waktu.

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Moqsith Ghazali menilai, dalam kaidah fikih yang dimunculkan KH Ma'ruf Amin saat debat tidak ditemukan kesan ekslusif. Malahan, menurut dia, kaidah itu sudah sering didengar di forum umum lainnya.

"Kaidah fikih yang dikutip Kiai Ma'ruf itu sebenarnya kaidah-kaidah umum saja. Tujuannya, menyadarkan publik bahwa tanggung jawab pemimpin adalah membangun kemaslahatan publik," kata Moqsith kepada Medcom.id, Senin, 18 Maret 2018.

Kiai Ma'ruf, kata dia, sebenarnya sedang menekankan bahwa tercapainya kemaslahatan publik itu bukan hanya menjadi konsentrasi perjuangan umat Islam, melainkan juga menjadi perhatian seluruh warga negara.

"(Kaidah fikih) itu merupakan ajakan untuk membangun Indonesia dengan prinsip kemaslahatan," kata kiai muda tersebut.

Alhasil, dengan latar belakang kepesantrenan yang kuat, cukup wajar jika Kiai Ma'ruf memandang segenap persoalan bangsa melalui kaca mata fikih. Terlebih fikih kebangsaan.

Jika fikihnya bisa didaulat sebagai ratu pengetahuan, maka konteks kebangsaan di dalamnya; bolehlah dianggap rumah bagi Indonesia agar selalu siap melintasi berbagai tantangan zaman.

MEDCOM

Berita Terkait